Iran Memilih Presiden Baru di Tengah Apatisme Pemilih

Keempat kandidat tersebut berjanji akan menghidupkan kembali perekonomian yang lesu, yang dilanda salah urus, korupsi negara, dan penerapan kembali sanksi sejak tahun 2018, setelah Amerika Serikat membatalkan pakta nuklir Teheran tahun 2015 dengan enam negara besar.

"Saya pikir Jalili adalah satu-satunya kandidat yang mengangkat isu keadilan, memerangi korupsi dan memberikan nilai kepada masyarakat miskin. Yang terpenting dia tidak menghubungkan kebijakan luar negeri Iran dengan perjanjian nuklir," kata Farzan, seniman berusia 45 tahun di kota Karaj.

Pemilih Terpecah

Satu-satunya tokoh yang relatif moderat, Massoud Pezeshkian, setia pada pemerintahan teokratis Iran tetapi menganjurkan detente dengan Barat, reformasi ekonomi, liberalisasi sosial, dan pluralisme politik.

"Kami akan menghormati hukum jilbab, tetapi tidak boleh ada perilaku mengganggu atau tidak manusiawi terhadap wanita," kata Pezeshkian setelah memberikan suaranya.

Ia merujuk pada kematian Mahsa Amini, seorang wanita muda Kurdi, pada tahun 2022 saat berada dalam tahanan polisi moral karena diduga melanggar aturan berpakaian yang diwajibkan.

Kerusuhan yang dipicu kematian Amini berubah menjadi demonstrasi penentangan terbesar terhadap para pemimpin ulama Iran dalam beberapa tahun.

Peluang Pezeshkian bergantung pada upaya menghidupkan kembali antusiasme pemilih yang berpikiran reformasi yang sebagian besar tidak datang ke tempat pemungutan suara selama empat tahun terakhir karena sebagian besar penduduk muda merasa jengkel dengan pembatasan politik dan sosial. Ia juga dapat mengambil keuntungan dari kegagalan para pesaingnya untuk mengonsolidasikan suara garis keras.

"Saya merasa Pezeshkian mewakili pemikiran tradisional dan liberal," kata arsitek Pirouz, 45 tahun, yang berencana memboikot pemungutan suara hingga ia mengetahui lebih lanjut tentang rencana Pezeshkian.

Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Iran telah banyak menggunakan tagar #ElectionCircus di X, dan beberapa aktivis di dalam dan luar negeri menyerukan boikot, dengan mengatakan bahwa jumlah pemilih yang tinggi hanya akan melegitimasi Republik Islam.