Hasil Sidang Isbat Bukan Keputusan Menteri Agama

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, mengatakan, hasil Sidang Isbat bukan keputusan Menteri Agama (Menag). Menurutnya, hasil Sidang Isbat berdasarkan musyawarah organisasi masyarakat (ormas) Islam.

"Keputusan Sidang Isbat bukan semata-mata keputusan Menteri Agama, namun sebuah hasil musyawarah bersama-sama," ujar Kamaruddin, dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (9/6).

Dia menerangkan, sudah 62 tahun Sidang Isbat digelar di Indonesia. Langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberi pedoman bagi umat beragama dalam penetapan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah umat Islam.

Kamaruddin menambahkan, peran pemerintah dalam proses Sidang Isbat adalah fasilitator bagi ormas Islam dan pihak terkait lainnya untuk bermusyawarah. Agar hasil Sidang Isbat dapat dipedomani masyarakat, pemerintah menerbitkan dalam Keputusan Menteri Agama yang memiliki kekuatan hukum.

"Ormas Islam memiliki perbedaan metode penetapan awal bulan Kamariah. Untuk meminimalisasi dampak negatif dari perbedaan yang ada, maka Sidang Isbat dilaksanakan," jelasnya.

Idul Adha

Sebelumnya, pemerintah menggelar Sidang Isbat penentuan Idul Adha tahun 2024. Sidang Isbat telah memutuskan 1 Zulhijah 1445 H jatuh pada 8 Juni 2024, sehingga Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Juni 2024.

"Semua komponen yang diundang hadir dan sepakat atas penetapan satu bulan Zulhijah jatuh pada 8 Juni 2024," kata Ketua DPR Komisi VIII Ashabul Kahfi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi turut bersyukur seluruh Ormas Islam sependapat bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Juni 2024. Meski Arab Saudi menetapkan Idul Adha tanggal 16 Juni 2024, menurutnya perbedaan tersebut tidak perlu menjadi persoalan.

"Kita ciptakan suasana kedamaian, kasih sayang di antara kita pada kehidupan ini, agar bangsa Indonesia kita menjadi bangsa yang penuh kedamaian," tuturnya. ruf/S-2