Digitalisasi Transaksi Petani Perlu Segera Dilakukan

JAKARTA - Laporan yang yang dirilis Better Than Cash Alliance, Partnership for Indonesia & Sustainable Agriculture (PISAgro), dan Pemerintah Indonesia pada Rabu (8/5) menyatakan nilai transaksi petani kakao sangat tinggi. Sebanyak 1,4 juta petani kakao di Indonesia melakukan transaksi senilai 700 juta dollar AS per tahunnya.

Lebih lanjut laporan tersebut mengungkapkan bahwa para petani kakao di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi. Penggunaan uang tunai dapat menjadi keterbatasan yang signifikan dan menghambat potensi pertumbuhan sektor utama di bidang agrikultur Indonesia.

"Sayangnya, sebagian besar para petani kakao di Indonesia masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi. Cara ini menghambat potensi pertumbuhan sektor kakao, yang merupakan kontributor utama di bidang agrikultur Indonesia," kata Direktur OJK Institute.Dr. Bayu Bandono melalui keterangan tertulis Kamis (9/5).

Sektor kakao di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Pasifik dan terbesar ketiga secara global. Sektor ini juga menjadi mata pencaharian yang sangat penting bagi masyarakat daerah, terutama di Sulawesi yang menyumbang 70 persen dari produksi kakao secara nasional. Laporan tersebut juga menemukan bahwa hampir sepertiga petani kakao adalah perempuan.

"Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki tugas yang penting yaitu menjalankan 516 proyek inklusi keuangan di 38 provinsi. Berbagai inisiatif yang kami lakukan telah berhasil mengurangi kesenjangan indeks inklusi keuangan secara signifikan, dari 15 persen pada 2019 menjadi 4 persen pada 2022," ujar Bayu

Ia mendorong para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menerima rekomendasi yang dihadirkan dalam laporan ini dan berfokus menerapkan inovasi yang dapat mempercepat penerapan pembayaran digital. Hanya dengan cara maka dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan dan inklusi keuangan pada sektor tersebut.

Bayu menambahkan, saat ini banyak perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan transparansi saat membeli pasokan kakao di Indonesia. Beberapa perusahaan global pun sedang mengupayakan agar 100 persen pasokan kakaonya sudah mendapat sertifikat keberlanjutan pada 2025.

"Tak hanya perusahaan besar, komitmen ini juga mulai diterapkan oleh para pemasok kakao. Saat ini 40 persen pemasok kakao di Indonesia sudah memiliki sertifikat keberlanjutan," kata dia.

Sementara itu, Southeast Asia Lead, UN-Based Better Than Cash Alliance, Isvary Sivalingam, mengatakan, penerapan pembayaran digital bagi para pemasok kakao dapat membawa potensi ekonomi yang cukup besar. Penerapan pembayaran digital dan mengintegrasikan transaksi ke sistem keuangan formal dapat memperluas inklusi keuangan bagi petani kakao, terutama bagi mereka yang perempuan.

Ia mengungkapkan, digitalisasi pembayaran dapat mempermudah dalam memperkenalkan produk tabungan, pinjaman, dan asuransi. Oleh karenanya pemerintah Indonesia, pengusaha kakao, dan penyedia layanan keuangan untuk bersama-sama membangun model bisnis yang layak untuk penerapan pembayaran digital, terutama di daerah terpencil.

Berdasarkan survei kami, setiap hektar lahan perkebunan kakao membutuhkan biaya sebesar 45 dollar AS per tahunnya. Untuk memulihkan sektor ini, para petani setidaknya memerlukan pinjaman tambahan yang lebih besar dan berjangka panjang sebesar 1.300 dollar AS untuk setiap hektar lahan perkebunan. Dana ini digunakan untuk penanaman kembali serta peremajaan pohon maupun tanah," ungkapnya.

Petani kakao dan pelaku usaha lainnya dalamsupply chainsektor ini menghadapi tantangan besar dalam mengakses modal untuk kebutuhan perkebunan. Menerapkan pembayaran digital kata untuk penjualan hasil panen dan pengumpulan dinilai dapat membantu penyedia jasa keuangan melakukan proses credit-scoring yang lebih baik dan mengurangi risiko saat memberi pinjaman kepada para petani.

"Selain itu, perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkansustainabilitydi sektor ini dapat ikut membantu memperluas inklusi keuangan bagi para petani dengan berbagi data," ujar Executive Director PISAgro, Insan Syafaat.

Untuk mengoptimalkan peluang dalam digitalisasi pembayaran, diperlukan komitmen yang kuat dan kemitraan kreatif yang melibatkan para stakeholder yaitu petani, pedagang, perusahaan kakao, penyedia jasa keuangan (FSP), dan pemerintah. Beberapa rekomendasi yang PISAgro sampaikan adalah melakukan uji coba pembayaran digital di sektor agrikultur melalui TPAKD.