Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pemerintah Daerah Wajib Bentuk UPTD

📅 Sabtu, 04 Mei 2024, 03:23 WIB | Oleh:
Pemerintah Daerah Wajib Bentuk UPTD Doc: Koran Jakarta/M.Ma'ruf
Ket. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati usai Media Talk Kemen PPPA, di Jakarta, Jumat (3/5).

JAKARTA - Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati, menekankan, saat ini pemerintah daerah (Pemda) wajib memiliki Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal ini seiring telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA sebagai aturan turunan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Semuanya harus menjadi kewajiban bagi provinsi, bagi semua kabupaten kota untuk membentuk UPTD PPA," ujar Ratna, dalam Media Talk Kemen PPPA, di Jakarta, Jumat (3/5).

Dia menerangkan, dengan adanya peraturan tersebut maka Pemda tidak bisa lagi opsional dalam membentuk UPTD PPA. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pembentukan UPTD di daerah.

Ratna menerangkan, dari 39 provinsi saat ini sudah ada 34 UPTD PPA. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten/kota sudah terbentuk sekitar 300 UPTD PPA atau 3/4 dari jumlah 516 kabupaten/kota.

"Terkait batas waktu, UU TPKS memandangkan bahwa waktu 2 tahun diberikan kesempatan kepada daerah yang belum memiliki UPTD PPA," jelasnya.

Ratna menerangkan, dengan adanya Perpres 55/2024 maka UPTD PPA mengalami perluasan tugas dan fungsi untuk mengurusi penanganan kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak. Selain perluasan, dia memastikan pelayanan juga akan memudahkan korban. ruf/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

PSIM Mempertahankan Empat Legiun Asing

43 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Olahraga
PSIM Mempertahankan Empat L...

Menteri Keuangan Sambangi PBNU

48 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Menteri Keuangan Sambangi PBNU
Ekonomi
Urusan Bisnis Jalan Tol Jad...
Daerah
Pengeluaran Fiktif, Kejati ...
Daerah
Inilah Strategi Kalsel untu...
Luar Negeri
Diguncang Protes, Zelensky ...
Mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Temui Prabowo

Mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Temui Prabowo

22 Jul 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.