GPRN: Perlunya Meningkatkan Kesejahteraan Bidan Pendidik

JAKARTA - Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) menggelar aksi menuntut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan 532 Bidan Pendidik di Jakarta. Aksi tersebut digelar di jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

Fritz Alor Boy selaku pimpinan aksi di lapangan mengatakan, dalam upaya memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan (nakes), GRPN melakukan langkah-langkah konstruktif berupa Audiensi dengan Komnas HAM. Delegasi GRPN bertemu dengan Komnas HAM, diwakili oleh Komisioner Hari Kurniawan. Diskusi tersebut berlangsung konstruktif sebagai jembatan untuk menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh 532 Bidan Pendidik.

Langkah berikutnya, koordinasi dengan Ombudsman RI. GRPN dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melaporkan dugaan mal-administrasi kepada tim penanganan khusus Ombudsman RI. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan yang tepat terhadap permasalahan ketenagakerjaan kesehatan.

Selanjutnya Pertemuan dengan Kementerian Kesehatan. Fritz Alor Boy, sebagai Jenderal Lapangan, menyampaikan orasi yang menggugah di Kementerian Kesehatan RI. "Kami minta agar Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan NIPPPK dan SK bagi 532 Bidan Pendidik," tegas Fritz Alor Boy.

Dalam aksinya, GRPN didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis Wilfridus Yons Ebit dan perwakilan dari Aktivis Mahasiswa Eveng Jawa. "Mereka menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap Bidan Pendidik sebagai pahlawan kemanusiaan yang memberikan pelayanan kesehatan di pelosok daerah Indonesia," ucap Ebit.

Meskipun aksi ini menimbulkan kemacetan di sepanjang Jalan Raya Kuningan, Jakarta Selatan, namun tujuannya adalah untuk menyoroti pentingnya kesejahteraan Bidan Pendidik. GRPN bersikeras untuk tidak meninggalkan tuntutannya hingga bertemu dengan pihak yang berwenang.

GRPN dan para pendukungnya juga meminta Kemenkes untuk menunjukkan sikap etis dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dialog terus berlanjut hingga pukul 17.30 WIB, di mana perwakilan GRPN bersama anggota DPRD dan nakes bertemu dengan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Dir Binwas Nakes) dr. Zubaidah Elvia.

GRPN menegaskan bahwa permintaan NIPPPK dan SK tidak dapat ditunda lagi dan menegaskan kembali tuntutannya dengan keras.