Menteri PUPR Tuntaskan Pekerjaan Konstruksi

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut fokus kementeriannya pada sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo adalah menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (1/4), Basuki mengatakan tema fokus program kerja 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden fokus 2024 adalah menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi pada 2024 lebih banyak pada semester I-2024," ungkapnya.

Namun, dia menyebut ada beberapa paket pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin diselesaikan pada tahun ini karena proyek-proyek tersebut baru mulai dikerjakan pada Oktober 2023. Proyek tersebut, di antaranya pembangunan Bendungan Cibeet, Cijuray, Karangnongko, Pelosika, Cabean, dan Lingkar Nias.

Basuki menyampaikan proyek-proyek tersebut bisa diselesaikan pada 2025 asalkan mendapat persetujuan Menteri Sekretaris Negara.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Kementerian PUPR pada tahun ini selanjutnya mencakup apa yang ia sebut sebagai direktif presiden.

Beberapa proyek yang mendapat arahan langsung Presiden Jokowi adalah pasar, sekolah, stadion, rusun, dan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Inpres Air Minum dan Air Limbah.

"Pasar ini ada 32 pasar, kebanyakan hasil kunjungan kerja presiden. Lalu ada 22 stadion termasuk salah satunya Stadion Madura United di Pamekasan," katanya.

"Melihat keberhasilan Inpres Jalan Daerah, Presiden menyetujui adanya Inpres Air Minum dan Inpres Air Limbah. Tujuannya untuk mempercepat sambungan rumah tangga, bukan membangun IPA (instalasi pengolahan air) baru," ujar dia.

Anggaran Bertambah

Dalam paparannya, Basuki menyampaikan anggaran awal Kementerian PUPR untuk 2024 ditetapkan sebesar 147,37 triliun rupiah. Namun, anggarannya kemudian bertambah menjadi 149,74 triliun rupiah.

Kenaikan ini disebabkan oleh dua faktor, yakni luncuran sukuk negara atau SBSN sebesar 1,19 triliun rupiah dan percepatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sebesar 1,17 triliun rupiah.