Studi: Demokrasi di Dunia Alami Kemunduran pada 2023

WASHINGTON - Demokrasi menghadapi kemunduran yang tajam dan meluas di seluruh dunia pada tahun 2023, kekerasan dan manipulasi merusak serangkaian pemilu, kata Freedom House, Kamis (29/2).

Dalam laporan tahunannya, kelompok penelitian dan advokasi pro-demokrasi yang didanai AS mengubah klasifikasi dua negara, menurunkan peringkat Ekuador dari bebas menjadi sebagian bebas dan mengangkat peringkat Thailand dari tidak bebas menjadi sebagian bebas.

Secara keseluruhan, hak-hak politik dan kebebasan sipil menurun di 52 negara, hanya 21 negara yang mengalami peningkatan. Ini merupakan penurunan kebebasan global selama 18 tahun berturut-turut dan tren yang jauh lebih timpang dibandingkan tahun sebelumnya.

"Bahkan jika Anda melihat wilayah demi wilayah, biasanya kami dapat mengatakan bahwa ada satu wilayah yang berbeda, namun setiap wilayah mencatat penurunan," kata salah satu penulis laporan tersebut, Yana Gorokhovskaia.

"Kerusakannya cukup meluas," katanya.

Laporan tersebut berbicara tentang upaya para petahana "untuk mengendalikan persaingan pemilu, menghalangi lawan politik mereka atau mencegah mereka mengambil alih kekuasaan" di Kamboja, Turki, dan Zimbabwe, dan di Guatemala dan Polandia, namun tidak berhasil.

Ekuador diturunkan peringkatnya karena gangguan pemilu yang disebabkan oleh kelompok kriminal yang kejam, termasuk pembunuhan calon presiden yang anti-korupsi, Fernando Villavicencio, setelah pidato kampanye.

Peringkat Thailand ditingkatkan karena pemilu yang kompetitif meskipun kekuatan mapan mencegah Pita Limjaroenrat muda yang progresif, dimana Partai Move Forward-nya memenangkan kursi terbanyak, untuk menjadi perdana menteri.

"Menurut saya, ini bukanlah kemenangan besar bagi demokrasi atau kebebasan dan Thailand," kata Gorokhovskaia.

Namun dia melihatnya sebagai sebuah kemajuan bahwa partai Pheu Thai yang berada di peringkat kedua, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri dan taipan Thaksin Shinawatra, diizinkan mengambil alih kekuasaan setelah bertahun-tahun upaya yang dilakukan oleh kelompok yang didukung militer untuk menekan partai tersebut.

Peningkatan terbesar pada skala 100 poin Freedom House dicatat oleh Fiji, yang memperoleh tujuh poin.

Fiji, yang terdaftar sebagai negara yang sebagian bebas, mengadakan pemilu yang menegangkan pada Desember 2022 di mana para pemilih menggulingkan Frank Bainimarama, yang telah memimpin kepulauan Pasifik sejak melakukan kudeta tak berdarah pada 2006.

Sejak pemilu, Fiji telah mencapai kemajuan penting termasuk mengurangi sensor dan mengubah undang-undang pendaftaran pemilih untuk meningkatkan partisipasi perempuan, kata Gorokhovskaia.