Indonesia Perlu Perkuat Digitalisasi Pertanian Demi Atasi Kerawanan Pangan

Faktor kedua adalah rentang usia petani. Dalam realitas rumah tangga pedesaan, perawatan lahan pertanian kebanyakan dilakukan oleh petani berumur di atas 45 tahun, jumlahnya sekitar 66% dari total populasi petani. Padahal, studi dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan bahwa literasi digital, utilitas teknologi hingga akses jasa konsultasi ITK di Indonesia cukup rendah bagi petani di kelompok usia tersebut.

Kesenjangan digital ini turut memengaruhi ketahanan pangan petani dan juga konsumen setempat. Di Indonesia timur, makanan endemik mereka adalah sagu, bukan beras. Tekanan terbatasnya lahan pertanian mereka untuk konsesi tambang, kawasan industri, dan industri sumber daya alam berskala besar berpotensi untuk mengubah mereka dari surplus menjadi defisit konsumsi pangan bernutrisi tinggi.

Ketika menghadapi defisit komoditas pertanian, masyarakat di perkotaan difasilitasi oleh berbagai platform daring untuk membeli bahan pangan bernutrisi impor. Namun, petani di daerah Indonesia timur tersebut hanya tergantung pada sedikit pemasok during dengan harga eksklusif yang diatur oleh pedagang besar tersebut.

Di sisi lain, ketika musim tidak memadai untuk bercocok tanam, mereka juga punya keterbatasan pendidikan dan kemampuan untuk mendapatkan mata pencaharian di luar sektor pertanian. Dengan harga jual komoditas pertanian yang fluktuatif dan tidak pasti, anak-anak muda di sana kurang tertarik meningkatkan produksi dan bisnis pertaniannya sehingga semakin meningkatkan kerentanan kerawanan pangan.

Solusi peningkatan digitalisasi pertanian

Studi empiris merekomendasikan peningkatan kerjasama investasi pemerintah dan swasta, akses TIK dengan biaya yang terjangkau, dan peningkatan kemampuan petani menggunakan TIK untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Pertama, ketika membicarakan investasi TIK, hal yang perlu dipersiapkan adalah regulasi yang akomodatif dan juga sumber energi. Investasi infrastruktur data dan kapabilitas petani di pedesaan memerlukan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.

Kerja sama dapat berjalan baik apabila didukung kepastian birokrasi dan pungutan retribusi serta pajak daerah yang rendah. Selain itu, tanpa ketersediaan listrik, investasi TIK akan sangat sulit dipercepat di daerah agraris di Indonesia.

Kedua, petani di Indonesia memerlukan akses TIK dengan biaya terjangkau untuk menerapkan digitalisasi pertanian. Beberapa aplikasi digital pertanian, seperti aplikasi pemantauan harga komoditas pertanian dan platform daring penjualan hasil tani, banyak tersedia di platform berbasis seluler. Namun, sebagian petani yang paling miskin mungkin tidak mempunyai daya beli untuk mengisi paket data di telepon selulernya. Bantuan data bagi petani termiskin tersebut mungkin bisa menjadi alternatif solusi untuk isu ini.

Selain itu perluasan akses pelatihan dan pengetahuan digitalisasi pertanian memerlukan kerja sama banyak pihak. Sebagai contoh, sebagian perusahaan rintisan, seperti PakTaniDigital membutuhkan petani sebagai pemasok komoditas perdagangan mereka. Pemberian pelatihan oleh mereka di daerah pertanian dapat meningkatkan kepastian rantai pasok komoditas perdagangan mereka. Terakhir, pemerintah juga dapat meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian untuk memberikan pelatihan digital kepada petani di seluruh Indonesia.

Albert Hasudungan, Dosen, Universitas Prasetiya Mulya

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.