Indonesia Perlu Perkuat Digitalisasi Pertanian Demi Atasi Kerawanan Pangan

Albert Hasudungan, Universitas Prasetiya Mulya

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) meramalkan adanya ancaman kerawanan pangan dunia apabila target produksi pangan tidak dinaikkan dua kali lipat pada 2030. Alih-alih memenuhi target nol kelaparan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, hampir 600 juta orang justru berisiko mengalami kekurangan gizi kronis.

Untuk mengatasi persoalan ini, FAO merekomendasikan transformasi digitalisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dalam rantai pasokan pertanian.

Di Indonesia, sektor pertanian berperan penting menjamin ketahanan pangan. Sektor pertanian menyediakan 30% lapangan pekerjaan dan menyumbang 13% pendapatan domestik bruto (PDB). Petani adalah penghasil sumber aneka pangan yang bernutrisi di Indonesia.

Namun, produktivitas petani Indonesia stagnan. Sepanjang 2021-2023, misalnya, produksi padi berada di kisaran 53-54 juta ton.

Produksi yang begitu-begitu saja diduga terjadi karena rendahnya adopsi digitalisasi pertanian. Hasil sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan adopsi digital petani di seluruh kelompok usia masih berada di kisaran 47%.

Keterbatasan tersebut membuat petani masih menggunakan cara manual dan konvensional untuk mengatasi perubahan iklim dan serangan hama.

Kesenjangan digitalisasi pertanian Indonesia

Digitalisasi di sektor pertanian merupakan instrumen penting dalam meningkatkan produksi pangan. Teknologi kecerdasan artifisial terbaru telah membantu memprediksi perubahan iklim dan serangan hama di Asia Tenggara. Bahkan, pasar daring menjadi penghubung yang efisien dan cepat untuk mempertemukan petani dengan konsumen produk pangan di perkotaan.

Kesenjangan digitalisasi antarkawasan agraris menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Sebagai ilustrasi, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi adalah sentra produksi coklat, kelapa, sagu, dan komoditas pangan penting yang lainnya. Namun, kesiapan adopsi teknologi di sana jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Sebuah studi dari Kyoto University tahun 2018 menemukan bahwa kesenjangan digital di daerah agraris pertanian di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu rendahnya investasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sulitnya petani berusia 50 tahun ke atas untuk menggunakan teknologi digital.

Studi tersebut menyebut bagaimana adopsi teknologi untuk utilisasi ekonomis di daerah pedesaan memerlukan kesiapan infrastruktur keras (hardware) dan infrastruktur sumber daya manusia. Permasalahan klasik di daerah pertanian adalah tidak meratanya listrik untuk operasionalisasi teknologi digital dan mobilitas transportasi yang terbatas.

Laporan Institute for Essential Services Reform (IESR), misalnya, menunjukkan bahwa meski rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,63% dan rasio desa berlistrik mencapai 99,79% pada akhir 2022, hal ini belum menjamin kualitas listrik yang mumpuni. Sebab, tak hanya waktu pengaliran listrik di sebagian daerah masih terbatas, rasio elektrifikasi masih diukur dengan jumlah rumah berlistrik, bukan pada perannya menunjang kegiatan ekonomi seperti pertanian.

Dengan hambatan tersebut, perusahaan telekomunikasi lebih tertarik mengembangkan investasi digitalisasi di kota-kota besar karena alasan efisiensi transportasi dan operasional pendukung untuk adopsi teknologi digital tersebut.

Faktor kedua adalah rentang usia petani. Dalam realitas rumah tangga pedesaan, perawatan lahan pertanian kebanyakan dilakukan oleh petani berumur di atas 45 tahun, jumlahnya sekitar 66% dari total populasi petani. Padahal, studi dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan bahwa literasi digital, utilitas teknologi hingga akses jasa konsultasi ITK di Indonesia cukup rendah bagi petani di kelompok usia tersebut.