RI-Jerman Tekan Degradasi Darat dan Laut

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir, dan Perlindungan Konsumen Republik Federal Jerman untuk mengurangi degradasi darat dan laut di Indonesia.

Program kerja sama tersebut bernama Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Indonesia (SOLUSI) dengan daerah percontohan di Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah.

"Sebagai salah satu strategi implementasi ekonomi hijau, SOLUSI akan berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan di Indonesia dengan peningkatan ketahanan ekosistem dan penciptaan mata pencaharian yang berketahanan iklim," kata Sekretaris Menteri Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/1).

Dengan pendekatan from ridge to reef, lanjutnya, SOLUSI memastikan integritas ekologis suatu area tertentu melalui peningkatan manajemen aspek biologis, sosial, dan ekonomi.

"Ini mengintegrasikan implementasi ekonomi hijau dan biru, yang melibatkan keanekaragaman hayati, pengembangan rendah karbon dan ketahanan iklim, kapasitas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Pengelolaan Terintegrasi

Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah degradasi tanah dan laut, serta dampak perubahan iklim, sehingga pengelolaan terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas.

Integrasi pengelolaan darat dan laut serta lintas sektoral termasuk mengatasi lanskap darat dan laut yang bersifat parsial dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lebih lanjut, SOLUSI disebut akan memberikan dukungan kepada seluruh sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pemangku kepentingan lokal.

Program tersebut bakal meningkatkan rencana tata ruang dan pembangunan, memperkenalkan model bisnis berkelanjutan, mengembangkan ekowisata, dan mengelola sampah terintegrasi di lokasi ekowisata. Selain itu, SOLUSI menjadi katalisator pengelolaan sistem teresterial dan perairan berkelanjutan.

"SOLUSI, sebagaimana namanya, harus menjadi bagian solusi, sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 berikutnya. Oleh karena itu, kerja sama dengan semua pemangku kepentingan termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan menjadi suatu keharusan. Bersama-sama, kita dapat mencapai Visi Indonesia 2045, Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan," ungkap Teni.