ASN Harus Jadi Garda Terdepan Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital

JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ruang digital yang kondusif untuk proses demokrasi, khususnya dalam Pemilu 2024. ASN memiliki tanggung jawab besar memastikan bahwa setiap langkah dalam proses Pemilu berjalan lancar.

"Saya mengajak ASN Kota Batam untuk menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan damai khususnya di ruang digital," kata Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Batam Heriman HK yang hadir mewakili dan membacakan sambutan Walikota Batam pada seminar "Pemilu Damai: Menjaga Ruang Digital Sehat Kedewasaan Politik Pemilih Cerdas" di Kota Batam, kemarin.

Karena itu, literasi digital saat ini bukan hanya kebutuhan tetapi menjadi keharusan. Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari.

Literasi digital, lanjut Heriman, bukan hanya soal bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana menjadi kontributor positif bagi ruang digital.

"Melalui acara ini kami berharap ASN Kota Batam dapat meningkatkan pemahaman kita bersama terkait literasi digital dan mewujudkan Pemilu damai," katanya.

Pada sambutan Walikota Batam juga digarisbawahi pentingnya berkomunikasi dengan bijak dan bertanggung jawab di ruang digital. Sebab, ruang digital menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi, motivasi, partisipasi, dan menjaga ketertiban serta kedamaian.

"Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama dalam mewujudkan pemilu damai, karena maraknya informasi yang tidak akurat dan disinformasi di ruang digital," kata Heriman.

Pada seminar "Pemilu Damai: Menjaga Ruang Digital Sehat Kedewasaan Politik Pemilih Cerdas", turut disampaikan materi empat pilar literasi digital (digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture) serta keterkaitannya dengan agenda pemilu damai.

Pada pilar digital ethics, Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Wawan Hermawan menjelaskan alasan mengapa ASN harus bersikap netral terutama di ruang digital. Sebab ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik, juga merupakan objek pengawasan, dan memiliki kewenangan serta kekuasaan yang rentan disalahgunakan untuk berpihak pada salah satu calon.

"Dasar hukum terkait netralitas ASN sudah banyak tertuang, di antaranya pada UU Pemilu, UU ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, hingga keputusan bersama menteri. Maka itu, ASN harus membawa nilai-nilai tersebut di ruang digital," terang Wawan.

Pada pilar digital skill, pengajar di program pasca sarjana Fasilkom, Universitas Indonesia Sofian Lusa menyampaikan mengenai bagaimana memahami kecakapan digital untuk menjaga ruang digital sehat untuk pemilu damai. Ia menyebutkan bahwa dengan kecanggihan smartphone, masyarakat dihadapkan pada banjir informasi yang mengandung konten dis-informasi, mis-informasi, dan mal-informasi dalam periode sebelum, saat, dan setelah pemilu yang peredarannya sangat massif dan cepat di ruang digital.

"Oleh karena itu ASN harus dapat memegang kontrol atas kehidupan diri sendiri di ruang digital karena jejak digital akan terekam selamanya," terang Sofian.

Selanjutnya, pada pilar digital safety, Anggota Dewan Pengawas IASII dan IATI Hari Singgih Noegroho menyampaikan mengenai penanganan dini yang diperlukan menuju pemilu damai.

Menurutnya, ASN perlu membuat manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di ruang digital.

Dampak risiko digitalisasi dapat dikelompokkan dalam risiko personal, risiko akibat perbedaan persepsi dalam komunikasi, penipuan, dan pemalsuan informasi/fitnah/hoaks. Dari keempat risiko tersebut, kata dia, ASN diharapkan dapat melakukan manajemen risiko dalam bentuk antisipasi, pencegahan, dan upaya menghindari.