Pemerintah Belum Tangani Akar Masalah Penyebab Inflasi Pangan

JAKARTA - Keputusan pemerintah memperpanjang penyaluran beras kepada masyarakat hingga Juni 2024 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hanya sebagai solusi temporer menahan inflasi. Pemerintah seharusnya meningkatkan produksi kalau ingin menangani inflasi secara permanen.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan pemerintah mesti segera meningkatkan produksi pangan nasional untuk menahan laju inflasi. Sayangnya, hal itu sama sekali tidak tampak dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) pada saat ini. Padahal, masalah pangan adalah masalah utama bagi negara sebesar Indonesia.

Menurut Dwijono, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak boleh hanya fokus pada membangun jalan dan jalan tol, tetapi syarat utama untuk meningkatkan produksi pertanian adalah melaksanakan agenda utama yakni segera memperbaiki irigasi di Jawa.

"Bangun jalan tol, bandara, tapi lupa urus irigasi. Data dari Kementerian PUPR, 60 persen jaringan irigasi di Jawa rusak. Ini pekerjaan utama sebab tanpa jaringan irigasi kita akan terus impor. Dan dalam situasi El Nino seperti beberapa tahun terakhir, harga pangan dunia makin naik karena semua mengamankan kebutuhan dalam negeri masing-masing," papar Dwijono.

Menurut Dwijono, El Nino masih akan terjadi pada awal tahun ini dan ancaman serupa, bahkan musim yang lebih kering lagi bisa saja terjadi di tahun-tahun mendatang. Pemerintah sudah banyak membangun bendungan maka sudah saatnya jaringan irigasi diperbaiki.

"Irigasi meningkatkan produktivitas hingga 20 persen. Berikutnya adalah bibit unggul yang meningkatkan produktivitas hingga 30 persen, tapi harus didampingi dengan tenaga penyuluh pertanian yang proporsional agar proses pertanian berjalan dengan baik dari menanam hingga panen," katanya.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan pengalaman pada masa pemilu memang kerap ada penyaluran-penyaluran bansos yang intens seperti itu. Untuk CBP sendiri fungsinya untuk beberapa hal, pertama untuk stabilisasi harga ketika pemerintah intervensi dan patokan harga beras di pasar.

CBP untuk intervensi jelas digunakan sebagai instrumen operasi pasar melalui stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP). "Ketika harga beras di pasar melambung tinggi ya pemerintah menggelontorkan beras ke pasar," kata Huda.

Kedua, CBP juga berfungsi sebagai patokan harga di pasar oleh pedagang beras, terutama di Pasar Induk Cipinang. "Jadi ketika CBP menipis, harga biasanya tinggi, karena pedagang tahu kemampuan pemerintah terbatas," jelasnya.

Jadi, kata Huda, CBP itu cukup penting dalam rangka mengendalikan inflasi baik secara temporer maupun permanen. Sebab itu, secara khusus dia menyoroti sumber CBP, jangan sampai mengandalkan beras impor.

"Yang penting adalah sumber CBP, saya berharap lebih banyak diserap dari dalam negeri, agar fungsi stabilisasi harga gabah di petani juga jalan," tegasnya.

Impor Bukan Solusi

Pada kesempatan lain, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan impor bukan solusi. "Impor hanya solusi sementara, makanya swasembada pangan harus diwujudkan," tegas Esther.

Menurut Esther, kedaulatan pangan itu penting bukan hanya ketahanan pangan, sebab kedaulatan pangan artinya mengandalkan produksi domestik, tetapi kalau ketahanan pangan bisa dari solusi sementara seperti impor. CBP yang bersumber dari impor itu ialah solusi sementara yang manfaatnya tidak bisa bertahan lama.