Bantuan Pangan Belum Mampu Turunkan Harga Beras

Menanggapi situasi tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan kondisi iklim dengan hujan belum turun merata di semua wilayah menyebabkan masa tanam sebagian petani relatif mundur.

"Seharusnya akhir Desember sudah bisa tanam kalau hujannya sudah rutin, tetapi karena kekeringan yang berkepanjangan maka masa tanam mundur, sedangkan stok yang ada di pemerintah semakin berkurang sehingga tidak bisa memenuhi permintaan.

"Meski bantuan pangan beras sudah mengalir, harga beras di pasar tetap tinggi," kata Dwijono.

Dia memperkirakan masa panen juga mundur di sekitar April-Mei sehingga memerlukan stok yang lebih banyak lagi. Sementara itu, negara-negara yang biasa mengekspor beras ke Indonesia seperti India dan Thailand justru melakukan pembatasan.

"Jika hujan masih seperti ini, ada kemungkinan kekurangan stok bisa berlanjut minimal sampai Maret. Harga beras sulit turun minimal sampai Maret," kata Dwijono.

Tolak Impor

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan dengan program ini, semestinya Bulog bisa menjalankan perannya untuk menjaga kestabilan harga, dan memastikan penyerapan hasil panen petani karena sudah ada program untuk pendistribusian berasnya.

Terkait dengan wacana impor, dengan alasan kurangnya cadangan beras pemerintah ini ada hubungannya juga dengan harga pembelian pemerintah (HPP) tahun lalu yang ditetapkan di bawah harga pasar.

"SPI menolak impor beras karena dengan rencana impor pasti akan menekan harga di tingkat petani. Bahkan, baru sebatas rencana saja, belum realisasi, sudah bisa menekan harga di tingkat petani," tegas Qomar.

Dia memandang dengan optimalisasi penyerapan hasil panen petani, pemerintah akan punya kemampuan untuk melakukan stabilisasi harga.