Tiap RW Perlu Posko Pengaduan KDRT
Selasa, 12 Des 2023, 05:23 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
JAKARTA - Pemprov Jakarta dinilai perlu membentuk posko aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat RW. Ini bisa dikerjakan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
"Dengan adanya posko di tingkat RW, petugas bisa menyosialisasikan kepada warga. Maka, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga dapat diketahui kondisinya," kata Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Iman Satria, Senin (11/12).
Iman menjelaskan, nantinya para petugas posko aduanKDRTtersebut perlu juga dibekali pengetahuan mengenai penanganan korban kekerasan. Mereka juga perlu diberi pemahaman cara-cara mencegahnya.
Sebab, menurut dia, kejadian ini terus meningkat, tetapi tidak terungkap. Maka, Dinas PPAPP Jakarta harus rajin bersosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat. Selain itu, Iman juga minta Dinas PPAPP menyediakan psikiater dan psikolog di setiap posko untuk memberikan penyuluhan, pendampingan hingga menyembuhkan trauma para korban KDRT.
"Jadi, kalau ada apa-apa, warga bisa lari ke posko. Maka, posko harus dekat masyarakat," ungkapnya. Dia juga mengimbau para korban untuk segera melaporkan. Mereka tidak perlu malu ataupun takut. Bila mendapat KDRT langsung laporkan. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalkan kasus dan korban kekerasan.
"KDRT ini kan memang agak susah ya. Ada yang takut melaporkan. Ada yang takut dibawa ke permukaan karena malu dan lain-lain," jelas Iman, dikutip Antara. Melansir data melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), Jakarta menduduki peringkat ketiga dengan kasus terbanyak di Indonesia.Ada 781 kasus selama 1 Januari hingga 20 Juni 2023.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang Pengasuhan Anak segera disahkan. Salah satu tujuannya untuk melindungi anak-anak dari situasi yang membahayakan. "RUU Pengasuhan Anak yang sudah 20 tahun diperjuangkan, namun belum berhasil menjadi perhatian. Padahal dia sudah masuk Prolegnas di nomor urut 70," kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Dia, menanggapi kasus meninggalnya empat anak diduga dibunuh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!