DK PBB Berbeda Pendapat Soal Peluncuran Satelit Mata-mata Korea Utara

PBB - Dewan Keamanan PBB pada Senin (27/11) masih terpecah mengenai apakah akan mengutuk peluncuran satelit mata-mata Korea Utara pekan lalu yang melanggar resolusi yang diadopsi oleh panel tersebut di masa lalu.

Dilaporkan Kyodo, Dewan telah gagal mengambil tindakan nyata seperti penerapan resolusi atau pernyataan sanksi sejak Desember 2017 atas peluncuran proyektil yang menggunakan teknologi rudal balistik yang dilakukan Pyongyang.

"(Korea Utara) tanpa malu-malu berupaya memajukan sistem pengiriman senjata nuklirnya," kata Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk PBB, pada sidang hari Senin.

"Namun, ada dua anggota tetap yang tidak mau mengutuk peluncuran berbahaya dan eskalasi ini dan hal-hal serupa lainnya," kata utusan AS tersebut, mengacu pada Rusia dan Tiongkok, dua negara yang memiliki hak veto di Dewan.

Dia juga mengatakan, "Satelit pengintai Korea Utara telah dikonfirmasi berada di orbit."

Duta Besar Korea Utara Kim Song membela peluncuran roket pada 21 November dengan mengatakan hal itu "untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tindakan militer AS dan para pengikutnya yang mengerikan."

"Ini adalah pelaksanaan hak membela diri yang sah dan benar, yang sepenuhnya merupakan bagian hukum pembelaan diri kita," kata Kim.

Perwakilan dari Rusia dan Tiongkok mengatakan, latihan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang di dekat Semenanjung Korea telah meningkatkan ketegangan di kawasan.

Utusan utama Jepang di PBB Kimihiro Ishikane mengatakan, "Kita tidak boleh tertipu oleh segala upaya untuk membenarkan ambisi Korea Utara untuk melakukan program (senjata pemusnah massal) yang melanggar hukum.