Sejumlah Tokoh Prihatin dengan Kualitas Demokrasi Indonesia

SURABAYA - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan soal demokrasi di Indonesia, yang ia nilai tengah kehilangan moral dan etika karena sedang berada di bawah pembajakan.

"Realitas politik yang dihadapi bahwa demokrasi di Indonesia sedang dalam suasana dibajak dan kita kehilangan moral dan etiknya. Konstitusi tidak lagi menjadi pijakan ataupun pegangan, melainkan menjadi alat untuk ambisi kekuasaan," ujarnya dalam Seminar Nasional
"Regresi Demokrasi di Indonesia" di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (23/11).

Dalam seminar yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Ikrar Nusa Bhakti, Ramlan Surbakti, Luky Djuniardi Djani, dan Airlangga Pribadi Kusman tersebut, Romo Benny menegaskan bahwa demokrasi harus punya tradisi.

Dia mengungkapkan bahwa persoalan dalam politik di Indonesia bukanlah pemimpin muda ataupun tua. Persoalan nyata yang paling berat yang dihadapi dalam regresi demokrasi adalah konstitusi yang diingkari dan diinjak-injak.

"Masalah ini semakin memburuk ketika masyarakat sipil, media massa, intelektual membiarkan demokrasi membusuk. Baginya, dalam hal ini, praktik berbangsa telah diingkari," tuturnya.

Romo Benny menjelaskan bahwa kondisi ideal yang harusnya ada adalah masyarakat yang kritis. Dia mengungkapkan kritiknya bahwa masyarakat terdidik jangan sampai menjadi masyarakat yang "peng-iya kata", membiarkan kepentingan merebut dan melestarikan kekuasaan tersebut.

Baginya kritisisme masyarakat amatlah penting. Dia menambahkan bahwa daya kritis dapat mempengaruhi elektabilitas dan keputusan publik. "Jika kelompok intelektual membiarkan itu semua, demokrasi akan mati,"' tegasnya.

Dia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan intelektual organik. Romo Benny berpendapat bahwa bangsa Indonesia punya tiga bulan untuk menyelamatkan demokrasi, sebelum pemilu berlangsung pada Februari 2024. "Dengan kultur intelektual kita bisa menyelamatkan masyarakat. Kita membangun kesadaran masyarakat atas hegemoni yang ada".

"Kita harus membangun kesadaran kritis kampus dan membuat gerakan kesadaran kritis ini atas demokrasi yang dipasung," katanya.

"Gerakan mahasiswa dapat menyadarkan kembali, dan mengembalikan semangat demokrasi," ujar dia.

Pembangkangan konstitusi

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, mengatakan bahwa kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tetapi pada kenyataanya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat. Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.

"Belakangan ini yang kita lihat adalah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pengawas konstitusi," ujarnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang telah merubah kebijakan batas minimal umur capres dan cawapres menjadi 35 tahun dari yang awalnya 40 tahun.

Menurutnya, lublik beranggapan bahwa perubahan tersebut bertujuan agar salah satu anak dari petinggi negara saat ini bisa mencalonkan diri pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut menimbulkan polemik menjelang Pilpres mendatang.