Sejumlah Tokoh Prihatin dengan Kualitas Demokrasi Indonesia
📅 Minggu, 26 Nov 2023, 00:26 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S"Oknum tersebut tidak paham tentang arti dari demokrasi sebenarnya. Tanggapan tersebut muncul akibat respon dari salah satu oknum aparatur negara yang menjawab kalau merasa tidak adil tinggal laporkan saja, dan biarkan rakyat yang menentukan," ungkapnya.
Menurut Airlangga, demokrasi bukan hanya sekedar hitung-hitungan suara. Fundamental utama dari demokrasi adalah menjaga agar suatu kekuasaan berjalan dengan tidak tak terbatas.
"Jadi Demokrasi juga harus menjaga agar suatu individu atau kelompok bekerja dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan, dan itulah yang menjadi persoalan," tambahnya.
Politik Gimmick
Sebaiknya Anda baca juga:
Airlangga menuturkan, gimmick politik saat ini semakin merajalela di kancah politik Indonesia menjelang pemilihan umum mendatang. Para politisi terlihat semakin kreatif dalam menciptakan strategi elektoral yang unik guna menarik perhatian publik.
Namun, sementara beberapa melihatnya sebagai inovasi positif dalam proses demokrasi, yang lain menilai hal ini sebagai bentuk manipulasi dan penyimpangan dari substansi politik yang seharusnya.
"Salah satu contoh yang mencolok adalah fenomena kampanye yang mengedepankan citra personalitas dan kehidupan sehari-hari para kandidat. Dibandingkan dengan penyampaian visi misi yang substansial, beberapa politisi terlihat lebih fokus pada pencitraan melalui media sosial, reality show, dan aktivitas-aktivitas publik yang menarik perhatian daripada merinci rencana kerja dan solusi konkrit untuk permasalahan bangsa," ungkapnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Dia menjelaskan bahwa saat ini cara yang paling mudah digunakan oleh para politisi ini untuk menyampaikan gimmick mereka adalah menggunakan pantun. "Tidak ada yang salah dalam menambahkan gimmick dalam proses komunikasi politik ini. Akan tetapi jika hal seperti ini terus dinormalisasi maka proses politik yang dihasilkan juga hanya gimmick belaka," tegasnya.
Sedangkan Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan topik presentasinya dengan judul "To be or not to be: Mengembalikan Demokrasi ke Relnya vs Politik Dinasti".
Ikrar mengkritisi secara tajam terkait model partisipasi anak muda dalam politik. Baginya siapapun yang mengkritik realitas politik sekarang dicap "anti anak muda nyalon". "Ini merupakan brainwashed terhadap kita semua," terangnya.
Dia menyampaikan bahwa pada konteks sekarang, demokrasi di Indonesia mengalami naik-turun. Dengan mengutip The Economist Intelligence Unit, Ikrar melihat Indonesia mengalami berbagai penurunan misalnya soal kebebasan sipil, penegakan HAM, dan pluralisme.
"Yang kita alami sekarang adalah demokrasi perwakilan Indonesia mengalami degradasi ke demokrasi yang cacat, contohnya adalah dua aktivis yang mengkritik Luhut Binsar Pandjaitan terkena pidana. Degradasi demokrasi di Indonesia berkaitan dengan permasalahan-permasalahan lain misalnya rekayasa hukum dan rekayasa ekonomi," ujarnya.
Ikrar turut menyoroti fenomena politisi yang takut mengalami "lame duck government", yakni kehilangan pengaruh dan kekuasaan di penghujung kekuasaan.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!