3 Langkah Optimalkan Perlindungan Sosial Bagi Pengungsi di Papua

Sylvia Andriyani Kusumandari, SMERU Research Institute dan Asep Kurniawan, SMERU Research Institute

Setelah 22 tahun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) diterapkan, kondisi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) masih tertinggal.

Berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) East 2012, survey berbasis rumah tangga untuk meninjau kondisi hidup di Indonesia bagian Timur, tingkat kemiskinan OAP mencapai tiga hingga tujuh kali lebih tinggi daripada non-OAP di wilayah Papua.

Capaian penghidupan OAP, termasuk kesempatan untuk mengakses pendidikan dan sektor pekerjaan, juga lebih rendah dibandingkan dengan non-OAP. Konflik bersenjata yang terus berlangsung antara aparat bersenjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) juga semakin menambah sumber kerentanan OAP.

Berdasarkan catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), jumlah pengungsi internal korban konflik bersenjata telah mencapai 60.642 jiwa per Desember 2022, dengan 732 di antaranya telah meninggal dunia. Mereka berasal dari Maybrat, Nduga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, dan Kabupaten Puncak. Pengungi internal merujuk pada orang-orang yang terpaksa/dipaksa meninggalkan wilayah penghidupannya namun tetap berada pada negara yang sama.

Fokus studi penelitian kami di SMERU adalah pengungsi internal asal Nduga dan Maybrat. Kami menemukan bahwa mereka kini berhadapan dengan kerentanan berlapis selama mengungsi akibat hambatan struktural maupun kultural yang membuat pergerakan mereka semakin terbatas.

Berangkat dari penelitian ini, kami juga memberikan rekomendasi untuk pemerintah guna segera mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sebab, jika tidak segera diatasi, mereka akan jatuh dalam lubang kerentanan yang semakin dalam.

Program perlindungan sosial untuk pengungsi internal belum optimal

Berdasarkan riset kami, beberapa hambatan struktural yang dihadapi para pengungsi internal di Papua di antaranya adalah syarat kepemilikan dokumen data diri untuk bisa mengakses layanan dasar. Padahal, sebagian besar pengungsi ini tidak sempat membawa dokumen tersebut saat mereka menyelamatkan diri. Kendala ini menyebabkan pengungsi tidak dapat mengakses layanan dasar.

Sebagai contoh kasus, salah satu pengungsi asal Nduga terpaksa membiarkan anaknya sakit hingga meninggal akibat ketiadaan uang dan BPJS Kesehatan untuk mengakses perawatan di fasilitas kesehatan.

Sementara, contoh persoalan kultural adalah permasalahan penggunaan tanah ulayat-tanah adat yang terikat dengan hukum masyarakat adat pemiliknya-yang memicu terjadinya tensi sosial. Salah satu pengungsi Maybrat di Sorong, misalnya, menjelaskan bahwa meskipun pemilik tanah ulayat setempat memberikan izin pengelolaan kebun ke pengungsi, namun kesalahpahaman tentang pengelolaan tanah dan pemanfaatan hasil kebun kerap memicu tensi sosial antar-OAP.

Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani pengungsi internal di Papua, seperti dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos) dan pangan di tingkat daerah, serta memfasilitasi anak-anak pengungsi untuk bersekolah. Dari pemerintah pusat, ada skema Program Keluarga Harapan (PKH) Adaptif untuk menjangkau korban bencana sosial.

Namun, berdasarkan temuan studi SMERU terkait kondisi para pengungsi, penanganan terhadap mereka tampaknya masih belum optimal. Skema-skema bantuan yang ditawarkan belum mampu melindungi mereka dari kerentanan. Ini karena bantuan bersifat insidental, berjangka pendek, dan proses penanganannya cenderung lambat.

Pada tataran operasional, pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat agar pengungsi internal di Papua mendapatkan perlindungan sosial yang responsif dan adaptif khususnya dalam situasi konflik.

Penelitian kami menghasilkan tiga rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah.