3 Langkah Optimalkan Perlindungan Sosial Bagi Pengungsi di Papua

Selama ini penanganan pengungsi oleh pemerintah daerah (pemda) tampak kurang optimal. Padahal, pemda dapat mengambil peran signifikan dengan mengoptimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan ini sudah memiliki panduan penanganan bencana dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat setempat.

Pemda juga seharusnya ikut melakukan pendataan pengungsi secara menyeluruh dan memastikan pembaruan data pengungsi yang tersebar di kabupaten/kota lain. Pendataan pengungsi setidaknya mencakup sebaran lokasi secara geografis dan etnografis, kepemilikan NIK dan keberadaan KTP, kepesertaan dalam program bansos/jamsos dan keberadaan bukti kepesertaannya. Pemda kabupaten/kota asal pengungsi juga bisa proaktif membuatkan KTP untuk warga yang KTP-nya tertinggal ketika mengungsi.

Pemda juga dapat berkolaborasi dengan lembaga agama dan organisasi nonpemerintah lokal karena, berdasarkan temuan SMERU, kedua lembaga tersebut terbukti mampu menggaet kepercayaan OAP.

Cara-cara di atas tersebut tentunya bisa bersifat lebih jangka panjang sehingga perlindungan sosial bisa terselenggara secara lebih integratif, adaptif, dan responsif.

Sylvia Andriyani Kusumandari, Junior Researcher, SMERU Research Institute dan Asep Kurniawan, Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.