Praktik KKN Hambat Kinerja Ekonomi

JAKARTA - Indonesian bakal kesulitan menjadi negara maju jika persoalan dasar tak kunjung diselesaikan. Persoalan mendasar itu meliputi kepastian hukum bagi investor terkait maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kendala infrastruktur baik di sektor jalan maupun infrastruktur digital, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ekonom Celios, Nailul Huda, menilai banyak kendala yang menjadikan RI sulit menjadi negara maju, terutama masalah kepastian hukum untuk berbisnis. Menurutnya, meskipun sudah ada Omnibus Law yang memangkas ratusan pasal, masih tetap sulit untuk menaikkan kepastian hukum untuk berbisnis.

"Akarnya ada di penegakan hukum korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih sangat jauh dari kata ideal. Meskipun sudah Omnibus Law, praktik KKN masih tetap jamak dilakukan. Makanya, indeks persepsi korupsi kita jeblok," tegas Huda kepada Koran Jakarta, Senin (13/11).

Kendala lainnya adalah permasalahan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bonus demografi yang digadang-gadang menjadi modal RI menuju negara maju dikhawatirkan justru menjadi permasalahan baru.

Pengamat ekonomi, Heru Sutadi, menilai bonus demografi semestinya diikuti dengan SDM unggul agar menjadi aset bangsa. "Sebab, kalau tidak akan menjadi beban negara, apalagi persaingan ke depan semakin tajam sehingga mau tidak mau masalah SDM yang mumpuni harus menjadi perhatian," tegasnya.

Masalah lainnya, lanjut Heru, infrastruktur jalan dan internet masih sangat lambat. Infrastruktur jalan dan internet di Indonesia lebih baik jika dibandingkan Myanmar dan Kamboja. Ironisnya, infrastruktur RI masih di bawah Laos.

Karen itu, dia berharap ada perbaikan dan percepatan. "Jangan sampai ada pesimisme yang tercapai pada 2045 itu Indonesia cemas bukan Indonesia emas. Ini yang kita harapkan tidak terjadi. Kita harus bahu-membahu menjawab beberapa hal yang menjadi tantangan-tantangan tadi bagaimana kita menjadi negara maju dan penguasaan teknologi karena ke depan yang maju ialah negara memiliki tekonologi bukan partisipan. Kita masih menjadi teknologi partisipan bukan teknologi owner," tegasnya.

Kemiskinan Tinggi

Seperti diketahui, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan Indonesia sulit menjadi negara maju pada 2045. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi tidak stabil dan angka kemiskinan cukup tinggi, yaitu 9,36 persen.

Dalam buku putih (white paper) bertajuk Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029, mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju. Teguh Dartanto dan Canyon Keanu Can dari LPEM UI membedah sederet poin penting yang menentukan nasib Indonesia di 2045. Pada Bab 7 buku ini, mereka memulainya dengan aspek pertumbuhan ekonomi. LPEM UI menggunakan the rule of 72 untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," sebut LPEM.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen pada 2014.