Kendalikan Tuberkulosis, Indonesia Perlu Tingkatkan Pendanaan 3 Kali Lipat

Kesenjangan pendanaan ini membatasi ketersediaan obat-obatan penting untuk pengobatan TB. Masalah ini sangat memprihatinkan, karena memunculkan jenis TB yang resistan terhadap obat, sehingga semakin mempersulit upaya pengobatan.

Pandemi berdampak pada pendanaan TB

Pandemi COVID-19 memperburuk kesenjangan pendanaan TB di Indonesia.

Selama pandemi, pemerintah harus mengubah prioritasnya dengan mengalokasikan kembali anggaran kesehatan untuk upaya pengobatan dan mitigasi COVID-19.

WHO mengatakan pendanaan TB di Indonesia menurun sekitar 8,7% antara tahun 2019 dan 2020.

Jika diteliti lebih dekat, muncul dua alasan signifikan terkait dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan pendanaan.

Pertama, kurangnya dana yang memadai untuk menutupi biaya layanan TB. Hal ini membatasi jangkauan dan dampak program.

Ada juga kecenderungan di antara pasien untuk mencari diagnosis dan pengobatan di rumah sakit, dibandingkan pusat layanan kesehatan primer dan klinik setempat. Hal ini menyebabkan beban keuangan yang lebih besar pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena biaya pengobatan di rumah sakit lebih mahal.

Kedua, kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam diagnosis, pelaporan dan pengobatan. Ini semakin memperparah masalah dan menghambat kemajuan.

Apa yang harus kita lakukan sekarang?

Peningkatan pembiayaan dalam negeri untuk program TB sangatlah penting.

Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan anggaran nasional yang lebih besar untuk mencegah dan mengendalikan TB, serta melakukan penelitian terkait TB.

Integrasi program TB yang didanai dari eksternal ke dalam sistem Pelayanan Kesehatan Nasional akan menjamin keberlanjutan dan menyelaraskannya dengan kerangka pelayanan kesehatan nasional.