Kendalikan Tuberkulosis, Indonesia Perlu Tingkatkan Pendanaan 3 Kali Lipat

Rahmah Aulia Zahra, Resilience Development Initiative (RDI) dan Wewin Wira Cornelis Wahid, Resilience Development Initiative (RDI)

Indonesia masih berjuang melawan tuberkulosis (TB), dengan jumlah kasus tertinggi kedua di dunia.

Pada 2021, sebuah penelitian memperkirakan Indonesia memiliki tingkat kejadian TB yang mengejutkan: 759 kasus per 100.000 orang-lebih dari dua kali lipat perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2021 yakni 354 kasus per 100.000 penduduk Indonesia. Bandingkan dengan rata-rata global sebesar 134 per 100.000 orang.

Tidak terpengaruh oleh tantangan yang ditimbulkan oleh TB, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi kasus TB menjadi 190 per 100.000 orang pada 2024 dan menjadi 65 per 100.000 pada 2030.

Dengan jumlah kasus yang sangat besar dan target ambisius tersebut, negara ini sangat membutuhkan peningkatan pendanaan untuk memerangi TB. Penyakit ini menular dan berpotensi mematikan, tapi dapat dicegah.

Saat ini, kekurangan dana merupakan kendala besar di Indonesia dalam memerangi TB. Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan akan memastikan ketersediaan sumber daya penting, alat diagnostik, obat-obatan, dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mencegah, mendiagnosis dan mengobati TB secara efektif.

Kurangnya dana berisiko menyebabkan lebih banyak orang jatuh sakit

Dikenal sebagai kesenjangan pendanaan TB, kurangnya pendanaan dapat menyebabkan kurangnya alat dan perlengkapan diagnostik, yang mengakibatkan diagnosis TB tertunda atau tidak akurat. Penundaan ini mempunyai konsekuensi yang serius.

Penelitian menunjukkan keterlambatan pengobatan TB meningkatkan penularan penyakit, sehingga menimbulkan risiko lebih besar bagi individu dan komunitas.

Di seluruh dunia, 1,6 juta orang meninggal karena TB pada 2021, menjadikannya penyebab kematian utama ke-13-pembunuh menular kedua terbesar setelah COVID-19.

Menurut strategi nasional Indonesia, negara ini perlu mengeluarkan dana Rp47,3 triliun (US$3 miliar) pada 2020 hingga 2024 untuk pengendalian TB. Namun ketersediaan anggaran pada periode tersebut hanya sekitar Rp15,7 triliun ($990 juta).

Indonesia juga kekurangan akses terhadap bantuan pendanaan untuk membayar langkah-langkah pengendalian ekstra tersebut.

Laporan Tuberkulosis Global WHO menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan US$429 juta (sekitar Rp6,7 triliun) untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan TBC dan US$87 juta (Rp1,3 triliun) untuk perawatan TBC. Totalnya US$516 juta (Rp8,1 triliun). Namun mereka hanya mendapatkan dana sebesar US$111 juta (Rp1,7 triliun).

Faktanya, data WHO menunjukkan bahwa sejak 2009, Indonesia secara konsisten gagal memenuhi persyaratan pendanaan TB yang diperlukan, rata-rata hanya membiayai 41% dari kebutuhan program TB setiap tahunnya.