Pendidikan Belum Merata di Wilayah Terpencil, Apa Solusinya?

Fikri Muslim, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Dina Ika Kusumaningsih, dan Dini Dwi Kusumaningrum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjamin kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu kualitas pendidikan yang merata.

Faktanya, banyak wilayah terpencil Indonesia belum merasakan kualitas pendidikan yang sama.

Kemiskinan ekstrem, tidak adanya dukungan keluarga yang memadai, keragaman suku yang bermukim dalam satuan administratif, serta metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteks lokal menjadi alasan mengapa sulit mewujudkan kualitas pendidikan yang merata.

Tantangan-tantangan ini berakar pada permasalahan-permasalahan mendasar, yaitu: faktor geografis, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan, keterbatasan guru atau tenaga pendidik, serta hambatan sosial budaya.

Jadi, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun pendidikan di wilayah terpencil?

1. Asesmen berbasis lokasi

Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial demografi, ekonomi, politik, budaya dan geografis masing-masing. Hal ini berlaku juga untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), istilah untuk menyebut wilayah Indonesia yang terpencil dan kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Kondisi yang berbeda tersebut membutuhkan asesmen untuk memastikan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi wilayah tujuan.

Asesmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua, adalah salah satu contoh praktik baik yang bisa diadaptasi.

Hasil riset yang penulis lakukan pada tahun 2016 menunjukkan bagaimana Sekretaris Daerah (Sekda) Lanny Jaya bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi yang merespons asesmen terkait masalah pendidikan yang ada di wilayah tersebut.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa topografi wilayah Lanny Jaya yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung membuat siswa harus menempuh medan yang sulit untuk dapat menjangkau sekolah. Dari asesmen tersebut, pemerintah daerah Lanny Jaya kemudian membangun tiga sekolah asrama sebagai solusi atas kendala geografis tersebut.

Selain kendala geografis, hasil asesmen di Lanny Jaya juga menunjukkan adanya kendala sosial berupa konflik antar suku dan gangguan keamanan, yang menghambat pembangunan pendidikan.

Pemerintah daerah (pemda) mengambil peran dalam membantu penyelesaian konflik sosial yang terjadi, seperti kasus pelarangan guru mengajar murid yang berasal dari suku berbeda oleh orang tua, serta penyelesaian konflik lahan untuk sekolah yang dipalang oleh masyarakat adat pemilik tanah. Salah satunya melalui pelaksanaan upacara bakar batu sebagai tradisi menjalin silaturahmi dan media perekat kohesi sosial (kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama).