Pendidikan Belum Merata di Wilayah Terpencil, Apa Solusinya?

2. Akses transportasi dan jaringan internet

Penyediaan alat dan jaringan transportasi menjadi salah satu kunci kehadiran guru dan siswa di sekolah.

Hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah SD dan SMP di Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua, pada tahun 2016, menyebutkan bahwa, sekolah menyediakan perahu untuk mengantar anak dan guru pulang pada hari Jumat dan menjemput kembali pada hari Minggu. Jika hal ini tidak dilakukan, mereka akan kesulitan untuk datang ke sekolah, karena wilayah sungai yang sangat luas dan lokasi pemukiman guru dan siswa yang berada di pulau lain.

Komitmen pendanaan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyediakan infrastruktur dasar menjadi kunci terbukanya akses pendidikan bagi setiap anak.

Selain itu, penyediaan jaringan internet juga merupakan kunci pembangunan pendidikan di wilayah 3T. Dalam hal ini, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tengah berupaya mempercepat penyediaan jaringan internet untuk meningkatkan proses dan kualitas belajar di sekolah-sekolah di wilayah 3T.

3. Keberpihakan pada guru

Kualitas guru di wilayah 3T perlu mendapat perhatian serius demi meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan. Saat ini, terdapat kekurangan sekitar 21.676 guru untuk sekolah negeri di wilayah 3T. Akibatnya, para guru lulusan SMA tetap harus mengajar meskipun tidak memenuhi kualifikasi kelayakan mengajar yaitu minimal telah menamatkan pendidikan jenjang S1/D4.

Selain itu, pemerintah perlu mengapresiasi daya juang dan komitmen para guru yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T dalam bentuk jaminan keamanan, remunerasi yang layak dan kesempatan peningkatan kapasitas guru.

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya, misalnya, memberikan fasilitas rumah, bahan pangan, dan transportasi dari Lanny Jaya ke Wamena, Papua, kepada guru kontrak agar mereka merasa nyaman mengajar. Selain itu, pemerintah pusat juga berupaya mengapresiasi guru yang sudah mengabdi di Papua dengan merencanakan pengangkatan guru tamatan SMA di 4 daerah otonom baru Papua menjadi ASN.

4. Kolaborasi: 3 tungku 2 peran

John Rahail, seorang dosen di Universitas Cendrawasih, Papua, memperkenalkan konsep kolaborasi "3 tungku 2 peran" untuk membangun infrastruktur sekolah kampung di daerah terpencil.

Kolaborasi yang baik ini melibatkan tokoh-tokoh yang secara simbolis disebut sebagai "3 tungku" yang meliputi pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama dan "2 peran" yang meliputi tokoh perempuan dan tokoh pemuda. John Rahail menyebut kolaborasi 3 tungku dan 2 peran ini sebagai 'pintu sosial' untuk dapat diterima oleh masyarakat kampung serta untuk membangun jejaring komunikasi dan kemitraan.

Melalui kolaborasi tersebut, setiap tokoh berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua. Di Kabupaten Lanny Jaya, contohnya, pengawasan pelaksanaan pembelajaran diperketat melalui kerja sama dengan warga, pendeta, dan kepala kampung untuk menghentikan ketidakhadiran yang terus-menerus dan putus sekolah akibat acara adat, keagamaan, atau berkebun yang memakan waktu lama.