Legislator dari Dapil Kalbar Ini Kecewa Pemerintah Lamban Tangani Karhutla

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, karhutla yang kian parah membuat Malaysia mengirimkan surat protes karena ikut terdampak kabut asap.

Daniel mengungkapkan kekecewaannya atas gerak lamban pemerintah dalam mengatasi karhutla, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, tegasnya, DPR RI melalui Komisi IV telah mewanti-wanti sejak jauh hari.

"Kami di Komisi IV DPR RI sudah mewanti-wanti KLHK jauh-jauh hari, begitu ada prediksi dari BMKG bahwa akan terjadi kemarau panjang dan kering (El Nino). Sudah kami ingatkan KLHK untuk melakukan antisipasi sejak dini serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Daniel Johan, dikutip Parlementariadi Jakarta, Senin (9/10).

Beberapa wilayah di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat karhutla hingga 30 Oktober 2023.

Kabut asap akibat karhutla menghantui daerah Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabut asap pun mulai masuk ke rumah-rumah warga. Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur kembali melakukan kebijakan terkait adaptasi kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kawasan yang terdampak cukup parah, pembelajaran diperkenankan dilakukan dengan sistem daring.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Jambi dan Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi udara di wilayah ini tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Imbasnya, kegiatan belajar mengajar tingkat SMA/SMK sederajat tidak digelar tatap muka alias online. Kabut asap yang tebal pun sampai mengganggu jarak pandang, termasuk bagi penerbangan seperti yang terjadi di Bandara Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemprov Kalteng sudah menetapkan status tanggap darurat karhutla.

Daniel mengingatkan, peristiwa karhutla tidak mudah dikendalikan jika sudah terjadi. Terlebih melihat topografi hutan di Indonesia yang memiliki medan sangat sulit. "Seharusnya Pemerintah bisa belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga bisa lebih baik dalam menghadapi situasi El Nino," ucap Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.

Daniel mendorong KLHK dan BNPB untuk berkoordinasi dengan semua pihak serta melibatkan semua potensi yang ada. Mulai dari lembaga pemerintahan, pengusaha pengguna jasa hutan serta masyarakat untuk bekerja bersama-bersama mengendalikan karhutla.

"Untuk mengendalikan kejadian Karhutla di beberapa tempat saat ini, Pemerintah harus menggerakan semua potensi yang ada termasuk masyarakat. Kemudian mitigasi dan pengawasan harus dilakukan untuk mencegah kejadian di tempat lain," ujar Daniel.