Ayo Kerja Keras, Pemprov Papua Tengah Luncurkan Program Gerak Cepat Atasi Stunting

Doc: ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Tengah

Ket. Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk (kiri) saat memberikan makanan tambahan bagi anak dalam peluncuran program gerak cepat atasi stunting di Kabupaten Nabire, Jumat (6/10).

Jayapura - Ayo kerja keras, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meluncurkan program Gerak Cepat Atasi Stunting sekaligus pemberian makanan tambahan bagi anak di bawah usia dua tahun, ibu hamil dan balita yang berlangsung di Puskesmas Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Jumat.

Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan peluncuran program tersebut merupakan upaya pihaknya untuk melakukan intervensi dalam mengentaskan stunting di daerah itu.

"Sehingga kami berharap dengan dilakukan peluncuran ini satgas penanganan stunting mulai bekerja ekstra di mulai dalam penanganan stunting di Kabupaten Nabire," katanya.

Menurut Haluk, pihaknya mencatat anak yang mengalami stunting di daerah itu mencapai 900 orang dengan demikian ke depan pemerintah daerah setempat akan mengintervensi mulai dari memberikan makanan tambahan, gizi dan pemberian bantuan langsung tunai.

"Jadi kami akan memantau langsung apakah anak-anak asupan makanannya cukup yakni makanan yang mengandung protein hewani dan asupan gizi yang cukup," ujarnya.

Dia menjelaskan penanganan stunting sudah menjadi program nasional sehingga Pemprov Papua Tengah telah mengeluarkan kebijakan dengan membentuk satgas penanganan stunting untuk percepatan penurunan kasus tersebut.

"Melalui satgas penanganan stunting ke depan kami akan memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten, kelurahan dan kampung untuk bersama-sama menekan angka stunting," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya mengimbau bagi anak muda yang ingin dan sudah menikah dan mempunyai anak mulai dari nol hari hingga1.000 hari pemberian asupan gizi nya harus bagus.

"Dan kepada seluruh anak yang mengalami stunting kami akan diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp850 ribu hingga Rp1 juta, dan Rp250 ribu untuk kader pendamping sebagai pengganti biaya transportasi," ujarnya.