Paradiplomasi, Bagaimana Pemda Berperan sebagai Aktor Diplomasi Internasional

Namun, tidak semua relasi ini berjalan lancar. Sebuah riset tahun 2023 menemukan adanya faktor internal yang cukup signifikan sehingga pelaksanaan program ini di Indonesia kurang optimal. Di antaranya adalah yaitu komunikasi yang berkurang, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah kota, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal.

Bisa juga dengan melakukan kolaborasi yang lebih nyata dan bersifat mengikat (binding) untuk meningkatkan kerja sama ekonomi lintas batas. Ini biasanya dilakukan oleh daerah-daerah perbatasan.

Contohnya seperti yang dilakukan oleh negara bagian New York, AS, dengan Quebec, Kanada, dan Kalimantan Barat, Indonesia, dengan Sarawak, Malaysia.

Di Indonesia, paradiplomasi muncul sebagai produk desentralisasi atau otonomi daerah yang memberdayakan pemerintah daerah dan memberi mereka kewenangan untuk terlibat dalam hubungan internasional.

Prinsip hubungan luar negeri pemerintah ini secara tidak langsung telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) RI Nomor 3 Tahun 2019. Adapun prinsip tersebut perlu dilakukan demi kepentingan nasional dengan prinsip bebas-aktif, berdasarkan kebiasaan internasional dan peraturan perundang-undangan, serta berkonsultasi kepada kementerian luar negeri terkait dengan hubungan luar negeri yang a: kan dilaksanakan untuk mendapatkan pertimbangan yuridis dan politis.

Namun, perlu ditekankan bahwa pemerintah daerah tidak serta merta dapat menjadi aktor utama dalam diplomasi. Beberapa alasannya adalah karena mereka tidak memiliki kedaulatan penuh, batas yurisdiksinya terbatas secara lokal, secara hierarki berada di bawah pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki banyak pekerjaan rumah untuk pembangunan lokal dan jangka pendek di wilayah mereka masing-masing.

Pada akhirnya, pemerintah daerah hanya bisa menjalankan fungsi-fungsi diplomasi yang dianggap lebih mudah dikelola di tingkat lokal, seperti diplomasi ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

Belajar dari negara lain

Cina menjadi salah satu negara yang pemerintah daerahnya telah berperan aktif dalam membawa aset dan investasi modal asing ke daerah mereka.

Pemerintah provinsi seperti provinsi Guangxi, Jiangsu, Jiangxi, dan Heilongjiang, misalnya, telah membentuk perusahaan-perusahaan yang disebut International Economic and Technological Cooperation Corporations (IETCCs) untuk menarik modal asing dalam bentuk kontrak konstruksi dan pengembangan.

Selain IETCC, pemerintah provinsi dan kota telah di Cina juga banyak berinvestasi di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Ini mencerminkan berjalannya praktik paradiplomasi di Cina sebagai bagian dari fungsi pemerintah daerah dalam menyokong pembangunan ekonomi.

Di India, pemerintah daerahnya juga secara aktif terlibat dalam urusan regional dan global. Misalnya dengan pencarian investasi asing langsung, penyelenggaraan pameran perdagangan, dan menjadi tuan rumah bagi para pejabat yang berkunjung.

Di Polandia, 70% entitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota dan desa) telah memiliki mitra asing dalam beberapa tahun terakhir.