Indonesia Kejar Arus Dana Global, PFII Siap Gaet Family Office Asia

JAKARTA – Pengembangan family office mencerminkan upaya menarik pengelolaan kekayaan bernilai tinggi sekaligus memperluas sumber investasi jangka panjang ke dalam negeri.

Kehadiran family office berpotensi mendorong arus modal ke sektor produktif seperti infrastruktur, teknologi, dan ekonomi hijau, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat layanan keuangan regional.

Namun, daya saing skema ini sangat bergantung pada kepastian hukum, insentif fiskal yang kompetitif, perlindungan aset, serta tata kelola yang transparan agar mampu bersaing dengan pusat family office yang telah berkembang di kawasan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berpotensi menarik pengelola dana keluarga (family office) dari Tiongkok dan Hong Kong untuk mendirikan kantor pengelolaan kekayaan di wilayah/kawasan tersebut.

Menurut Anindya, minat family office dari Tiongkok dan Hong Kong terhadap Indonesia cukup besar. Kehadiran PFII dinilai dapat memperluas kerja sama ekonomi, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi langsung, tetapi juga pada sektor jasa keuangan.

“Bisa dilihat bahwa yang melaksanakan kerja sama ini adalah South Tiongkok Morning Post, yang artinya suatu perusahaan Hong Kong yang membawa banyak family offices. Jadi ketertarikannya dari Tiongkok dan Hong Kong itu sangat besar,” kata Anindya usai menghadiri Indonesia-Tiongkok Partnership Forum di Jakarta, Kamis (23/7).

Anindya merujuk pada keterlibatan South Tiongkok Morning Post (SCMP) dalam berbagai forum investasi yang mempertemukan investor internasional dengan pemerintah dan pelaku usaha Indonesia.

Pada 17 Juli 2026, SCMP bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menggelar forum investasi di Bali untuk membahas pembangunan ekonomi hijau serta peluang investasi di Indonesia.

Ia mengatakan Indonesia juga berpeluang memperluas kerja sama dengan berbagai pusat keuangan internasional, termasuk Hong Kong, untuk mendorong masuknya investasi dan pengelolaan dana ke dalam negeri.

Menurut dia, keberadaan PFII dapat melengkapi hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok yang selama ini didominasi oleh perdagangan dan investasi.

“Kalau mereka investasi besar di sini, berdagang besar di sana, saya yakin ini akan jadi daya tarik sendiri buat Tiongkok sehingga jadi komplet. Bukan saja berdagangnya, bukan saja investasinya, tapi juga perbankannya,” ujarnya.

Anindya berharap pengembangan PFII dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang di kawasan sekaligus memperluas hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok ke sektor keuangan global.

DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (21/7) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang PFII menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut memberikan landasan hukum bagi pembentukan kawasan PFII yang diharapkan mampu menarik investasi berskala global, termasuk dana yang dikelola family office.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi PFII.

Namun, ia memastikan kawasan tersebut tidak akpan berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna menghindari tumpang tindih status antara KEK dan PFII.