Mendesak, Pentingnya Biogas Kelurahan Atasi Masalah Sampah Dapur di Perkotaan

Pertama, pemerintah harus mengupayakan berbagai bentuk pembiayaan lain untuk mengembangkan biogas di perkotaan. Misalnya melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan ataupun pengalokasian anggaran daerah untuk pengeluaran modal (capital expenditure).

Kedua, pemerintah perlu mendampingi masyarakat mulai dari wawasan lingkungan hingga aspek teknis pemanfaatan biogas dari sampah dapur. Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat dapat menjadi tokoh dalam aksi pendampingan tersebut.

Ketiga, memotivasi masyarakat dalam memisahkan sampah dapur melalui program-program yang menyentuh kebiasaan masyarakat. Misalnya, warga diajak untuk melihat perjalanan sampah mereka. Bisa juga melalui penghargaan, bahkan perlombaan 'minim sampah' antar-RT.

Keempat, memastikan tata kelola dan petunjuk pelaksanaan yang jelas agar proyek biogas tidak mangkrak. Karena itu, pengelolaan biogas oleh perusahaan daerah, koperasi, dan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) haruslah menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Terakhir, saat ini masyarakat masih menggunakan LPG karena adanya subsidi dari pemerintah. Namun, kondisi lapangan pun membuktikan bahwa subsidi LPG tidak tepat sasaran. Dalam jangka panjang, pemerintah semestinya dapat mengalihkan anggaran subsidi LPG ke pengembangan biogas khususnya di daerah yang potensial sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat.

Muhammad Salman Hakim, Research Administrator, The Purnomo Yusgiantoro Center dan Vivi Fitriyanti, Researcher, The Purnomo Yusgiantoro Center

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.