Pemerintah Remehkan Ketahanan Pangan dan Terus Bergantung pada Impor

Pada kesempatan lain, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, mengatakan kenaikan impor yang tidak diiringi dengan kenaikan ekspor yang lebih tinggi akan menguras devisa Indonesia dan mendepresiasi nilai rupiah.

"Hal ini membuat Indonesia miskin, apalagi kalau itu terjadi di sektor pangan," kata Eugenia.

Invasi Russia ke Ukraina meningkatkan kekhawatiran negara-negara produsen komoditas mulai membatasi ekspornya. Tren yang terjadi saat ini adalah proteksi, bukan liberalisasi.

Impor berbagai produk barang dan jasa sebenarnya bisa diproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan, kalau diupayakan lebih serius lagi, Indonesia malah bisa menjadi eksportir. Masalahnya, rakyat khususnya petani dibuat malas menanam lagi karena kalah bersaing dengan produk impor.

"Apabila kita terus impor maka pertumbuhan ekonomi Indonesia turun. Pada saatnya kesejahteraan masyarakat turun alias kembali menjadi negara miskin," katanya.

Sebab itu, pemerintah harus waspada untuk membatasi impor produk-produk yang sudah bisa diproduksi sendiri, termasuk komoditas pangan. "Kita harus belajar dari India yang nasionalismenya tinggi dengan fokus pada kebutuhan domestik. Mestinya RI juga begitu, ngapain impor beras. Naikkan produksi, kurangi konsumsinya dengan mendorong diversifikasi pangan, bukan malah impor. Semua komoditas pangan kalau bisa jangan impor. Pemerintah seharusnya jangan mengeluarkan izin impor," tegasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mendorong pemerintah untuk fokus memperkuat produksi beras dalam negeri, sebab tahun ini saja RI masih impor beras dua juta ton.

Sekarang Indonesia ada kebijakan untuk ekspor beras organik (untuk eksportir biasa) dan non-organik (khusus Bulog).

"Saya tidak setuju dengan kebijakan itu. Karena sekarang ketersediaan beras di domestik masih kurang, bahkan masih impor beras. Kebutuhan beras dari dalam negeri harus dipenuhi dulu. Jadi, jangan ekspor beras dulu sebelum kebutuhan beras dalam negeri cukup dan terpenuhi," tandas Esther.