Ahli Minta Pemda DKI Evaluasi Hunian Korban Kebakaran

Doc: ANTARA/Risky Syukur

Ket. Warga korban kebakaran yang sedang mengungsi di tenda pengungsian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta di halaman di SDN Duri Utara 01-06, Rabu (12/7).

JAKARTA - Ahli planologi dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga meminta Pemerintah DKI Jakarta segera mengevaluasi hunian bagi korban kebakaran di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat.

"Pemprov DKI hanya punya waktu sekitar dua minggu untuk merencanakan pembenahan lokasi hunian pascakebakaran (Duri Utara) dari warga yang tengah mengungsi," ungkap Yoga saat dihubungi wartawan pada Rabu.

Jika tidak, kata dia, maka warga akan kembali membangun rumah mereka kembali seperti semula. Yakni rumah semipermanen berbahan mudah terbakar dengan kabel semrawutan lagi.

Dia menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terlebih dahulu memeriksa regulasi dan legalisasi kepemilikan lahan oleh warga korban kebakaran.

Dia juga meminta pemerintah memastikan apakah permukiman yang rawan, berlokasi sesuai dengan peruntukan hunian dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta.

Dalam pengamatannya, lokasi kebakaran Duri Utara dalam RDTR masuk zonasi peruntukan hunian dengan kepadatan tinggi dan perdagangan.

"Solusinya, karena lokasi sesuai peruntukan hunian dengan kepadatan tinggi, maka perlu dibangun hunian vertikal sehingga efisien lahan dan semua warga terdampakbisa ditampung, disertai dengan infrastruktur dengan utilitas (kegunaan) terpadu," ungkap dia.

Karena sudah sesuai peruntukan, maka selanjutnya dilakukan perbaikan lingkungan/penataan/peremajaan/revitalisasi permukiman padat menjadi kawasan hunian vertikal (rumah rusun) yang dilengkapi fasilitas pencegahan kebakaran (penataan utilitas kabel dan gas, air PAM, pompa hidran) dan taman/tempat evakuasi dan jalan/jalur evakuasi yang memadai.

Berikutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat permukiman rawan kebakaran.

"Bagian ini biasanya dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran di wilayah administrasi terkait, dalam hal ini Kota Jakarta Barat," katanya.

Selanjutnya adalah melakukan diskusi dan negosiasi kepada masyarakat terkait untuk membahas ganti untung serta proses pembangunan ulang kawasan.

Yang terakhir adalah tahap implementasi. Dalam hal ini, dia menyebut implementasi dilakukan secara bertahap.

"Misalnya jika ada empat RT, dimana satu RT satu tower rusun, maka saat pembangunan tower satu, warga RT 1 dipindahkan sementara ke rusun terdekat," katanya.

"Jika pembangunan sudah selesai, mereka bisa kembali langsung menempati tower 1. Sedangkan RT 2 pindah sementara ke rusun terdekat selama pembangunan tower 2 dan begitu seterusnya," katanya.

Menurut dia, cara tersebut selain bisa memutus rantai kebakaran, bisa juga untuk menyelesaikan masalah kepadatan penduduk dan masalah-masalah sistemik lainnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan, hingga kini pihaknya masih fokus pada penangan kesehatan dan pemulihan warga.

Berdasarkan laporan yang diterima ada 120 keluarga dengan 482 jiwa yang terdampak kebakaran. "Saat ini kami tampung di tenda pengungsian maupun tenda sosial serta di sekolah SD di Duri Utara," ungkap dia saat ditemui wartawan di lokasi pengungsian pada Senin (10/7).