Dilema ASEAN: Prinsip Noninterferensi Mengabaikan Myanmar, Menghambat MEA

Seorang ekonom terkemuka asal Hungaria, Bela Balassa, menjelaskan bahwa integrasi ekonomi pada dasarnya perlu didukung oleh proses demokratisasi. ASEAN kemudian diuji ketika menerima keanggotaan negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan otoritarian seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Selain kompleksitas dalam kawasan ASEAN sendiri, bergabungnya negara-negara otoritarian tersebut juga memantik banyak kritik. Kritik terutama datang dari negara Barat yang kerap mempermasalahkan indikasi komunisme. Namun, terlepas dari berbagai dinamika tersebut, Myanmar secara resmi menjadi anggota ASEAN pada Juli 1997.

Prinsip noninterferensi: justifikasi pengabaian Myanmar

Prinsip noninterferensi sebenarnya memiliki kekuatan politis, terutama dalam menjembatani keragaman sistem politik antarnegara anggota ASEAN. Namun, prinsip ini jugalah yang tampaknya memberikan legitimasi kepada ASEAN untuk mengabaikan krisis di Myanmar.

Meskipun kebijakan reformasi domestik sejak 2010 telah berhasil menciptakan dampak positif di berbagai sektor ekonomi, kudeta Myanmar pada 2021 mengikis liberalisasi pasar yang tengah berlangsung.

Kudeta tersebut semakin memperparah kinerja ekonomi Myanmar. Pasalnya, peristowa itu terjadi tepat setelah vaksinasi besar-besaran yang menguras banyak anggaran dan ketika bisnis diharapkan untuk bangkit kembali.

Instabilitas politik menghambat jalannya perekonomian, seperti peningkatan perdagangan dan modal asing, perluasan sektor keuangan, dan kemakmuran sektor swasta yang harusnya pesat.

Bagi Myanmar, MEA menjadi batu loncatan dalam kemajuan liberalisasi perdagangan dan investasi domestik. Investasi asing, yang sangat ditopang MEA, menjadi bahan bakar berbagai sektor perekonomian.

Instabilitas yang menghambat alur investasi luar negeri berujung pada pertumbuhan ekonomi Myanmar yang negatif 5,9% pada 2021. Tidak adanya konsensus politik atas Krisis Myanmar tentu saja mencederai tujuan akhir dari integrasi ekonomi, yakni mendorong kesejahteraan nasional.

Selain di sektor ekonomi, gejolak politik juga mendorong keretakan dalam negeri, seperti misalnya krisis kemanusiaan (krisis pengungsi Rohingya) dan perpecahan etnis.

Namun, krisis politik yang juga berujung pada terguncangnya perekonomian pada nyatanya tidak mampu direspons oleh ASEAN secara konkret, selain bantuan teknis berupa bantuan kemanusiaan.

Prinsip noninterferensi yang dibangun atas dasar penghormatan terhadap keragaman politik internal pada nyatanya telah mengarah pada pengabaian terhadap Myanmar, terutama dalam merekognisi buruknya dampak politik pada kemajuan ekonomi Myanmar yang sebenarnya mulai menemui momentumnya.

Prinsip noninterferensi juga menjadi justifikasi atas stagnansi penyelesaian krisis Myanmar. Hal ini tentu menjadi bumerang tersendiri bagi pelaksanaan MEA yang perlu didukung oleh liberalisasi pasar. Dalam konteks Myanmar, liberasi ini terhambat oleh adanya instabilitas politik.