Dilema ASEAN: Prinsip Noninterferensi Mengabaikan Myanmar, Menghambat MEA

Alternatif komitmen politik untuk Myanmar

Setidaknya hingga menjelang KTT ASEAN 2023, ada dua hal yang dapat dikritisi dari implementasi MEA.

Pertama, kerangka kerja yang ada hanya menguntungkan negara-negara yang telah berhasil menerapkan demokrasi setidaknya secara parsial, terutama negara-negara yang berhasil mengimplementasikan liberalisasi ekonomi.

Kedua, MEA tidak dapat melangkah lebih jauh dari sektor ekonomi makro, apalagi menjangkau sektor ekonomi di level masyarakat.

Kegagalan ASEAN dalam merumuskan konsensus politik yang konkret bagi isu Myanmar bisa berbuntut pada pengabaian atas masyarakat, terutama bila melihat permasalahan-permasalahan HAM yang muncul setelahnya.

Suatu mekanisme integrasi ekonomi berbasis people atau masyarakat akan sangat sulit terwujud bila ASEAN terus membiarkan hambatan utamanya, yakni otoritarianisme yang terus berlangsung.

Oleh karena itu, konsensus politik perlu diupayakan sebagai bentuk komitmen ASEAN dalam menyikapi ancaman liberalisasi pasar dan tentunya sebagai simbol solidaritas ASEAN sebagai satu komunitas regional.

Gibraltar Andibya Muhammad, Research Assistant at Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS), Universitas Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.