Pelayanan Publik Kota Depok Terbaik

DEPOK - Ombudsman mengumumkan Kota Depok mendapat nilai kepatuhan 94,74 untuk pelayanan sehingga masuk kategori zona hijau. "Pemerintah Kota Depok meraih opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022," jelas Inspektur Inspektorat Kota Depok, Firmanuddin, Kamis (6/7).

Dia menjelaskan Agustus-November 2022 Ombudsman telah menilai penyelenggaraan pelayanan publik Kota Depok dengan menyasar tujuh unit layanan. Ketujuhnya adalah
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil. Kemudian, Puskesmas Tugu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Tanah Baru, dan Puskesmas Tugu.

"Penghargaan ini tidak lepas dari arahan Wali Kota Depok agar seluruh perangkat daerah berkomitmen dan berupaya melakukan reformasi bidang layanan publik," tandas Firmanuddin. Menurut dia, nilai kepatuhan pelayanan publik Depok pada tahun 2021 adalah 70,07 dan berada di zona kuning. Tahun 2022 melesat naik ke zona hijau.

Lebih lanjut, Firmanuddin menuturkan beberapa upaya yang telah dilakukan Pemkot Depok, meliputi pembinaan bersama Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Kemudian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Inspektorat, serta Dinas Komunikasi-Informatika kepada perangkat daerah.

Kemudian, melakukan pembinaan SDM seperti capacity building, monitoring dan evaluasi bersama tim lintas perangkat daerah. Lalu memantau layanan elektronik melalui web atau medsos dari unit pengelola layanan, juga melakukan survei kepuasan secara elektrik dan menyiapkan tim pengawas internal melibatkan Inspektorat Daerah.

"Semoga dengan raihan terbaik ini Depok semakin meningkatkan pelayanan masyarakat," harapnya.

Lokomotif Ekonomi

Sementara itu, Pemerintah Kota Depok menjadikan seni media (media arts) sebagai lokomotif ekonomi kreatif dan mewakili Indonesia masuk dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO (The UNESCO Creative Cities Network) 2023. "Ekonomi kreatif Depok yang akan dibawa disajikan ke depan di UNESCO," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

Pemerintah telah mengajukan Kota Depok (Jabar) dan Surakarta (Jateng) ke UNESCO masuk Jejaring Kota Kreatif UNESCO Oktober mendatang. Depok untuk kategori Kota Seni Media dan Surakarta untuk kategori Kota Kerajinan-Seni Rakyat.

Selain seni media dan kerajinan-seni rakyat, kategori lain untuk masuk Jejaring Kota Kreatif UNESCO adalah musik, film, literatur, desain, dan gastronomi. Saat ini sudah hampir 300 kota dari negara-negara anggota UNESCO dunia yang masuk dalam Jejaring Kota Kreatif.

Kepala Bappeda Depok, Dadang Wihana, menambahkan Depok menjadikan aspek seni media sebagai sektor unggulan kota kreatif dan dijadikan sebagai lokomotif bagi ekonomi kreatif lainnya.