Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Nelayan Kecil Terpinggirkan, Pengelolaan Laut Harus Diperbaiki Demi Ekonomi Biru

📅 Selasa, 04 Jul 2023, 09:58 WIB | Oleh: Tim Penulis
Nelayan Kecil Terpinggirkan, Pengelolaan Laut Harus Diperbaiki Demi Ekonomi Biru Doc: The Conversation/Shutterstock/Maharani afifah
Ket. Nelayan di Batang, Jawa Tengah, mengelola hasil tangkapannya di pelabuhan.

Lucentezza Napitupulu, Universitas Indonesia dan Smita Tanaya, World Resources Institute

Dunia bergantung pada lautan untuk memenuhi meningkatnya permintaan makanan, pemasukan, energi dan mineral serta transportasi. Namun, ekosistem laut menghadapi masalah serius akibat eksploitasi dan ekstraksi berlebih, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Kini, lebih dari sebelumnya, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara produksi dan perlindungan untuk kebutuhan para pengguna lautan di masa kini dan masa depan.

Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh laporan kami, pengelolaan sumber laut di Indonesia-selaku negara kepulauan terbesar dengan kekayaan sumber daya hayati paling besar di dunia-sangatlah kompleks.

Belum lagi, Indonesia kerap disibukkan dengan perikanan tangkap, produksi budi daya perikanan, dan rantai pasokan komoditas pangan laut lokal dan global. Sementara itu, nelayan lokal dengan perahu kecil tidak menarik dalam tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia, meskipun mereka berperan penting dalam perlindungan laut.

Nelayan skala kecil terpinggirkan

Perikanan skala kecil merupakan bagian penting dari keberlanjutan ketahanan pangan dan mata pencaharian di Indonesia.

Hampir 96% kapal penangkap ikan di Indonesia berukuran di bawah 10 gross ton. Namun hanya 20% tangkapan ikan Indonesia berasal dari mereka.

Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengakuan dan dukungan terhadap para nelayan kecil ini. Perikanan skala kecil dan ruang hidup mereka terus termarginalisasi akibat kompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar - seperti dalam konflik dengan perusahaan tambang pasir di Sulawesi Selatan.

Konflik menyebabkan ruang hidup para nelayan ini terampas akibat adanya kontrol eksklusif entitas besar terhadap wilayah tangkapan. Belum lagi masalah kerusakan fisik terhadap ekosistem laut dan sumber penghidupan mereka.

Rumah tangga para nelayan di Indonesia pun masih yang termiskin di antara yang paling miskin. Statistik bahkan menunjukkan bahwa semakin sedikit orang yang memilih bertahan di sektor tersebut.

Program-program pemerintah pun bisa jadi alasan di balik terpinggirkannya perikanan skala kecil. Sebagai contoh, kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, yang bertujuan untuk mengelola sektor perikanan dengan menetapkan kuota tangkapan, menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol konsesi mayoritas oleh hanya beberapa industri dan investasi perikanan skala besar. Akibatnya, hanya sedikit kuota tersisa bagi nelayan tradisional, artisan (ahli skala kecil/skala rumah tangga), dan skala kecil, sekaligus memperlebar kesenjangan pendapatan.

Terasingnya nelayan skala kecil memperkuat ketidakseimbangan distribusi manfaat laut dan perilaku ekstraktif yang berlebihan. Dampaknya, kinerja laut dalam jangka panjang akan mengalami penurunan.

Buruknya kontrol kualitas dalam ekspor

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Daerah
Badan Geologi Laporkan Akti...
Daerah
Surabaya Siapkan Sensor Pem...
Advertisement
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen

Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen

12 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.