Nelayan Kecil Terpinggirkan, Pengelolaan Laut Harus Diperbaiki Demi Ekonomi Biru

Indonesia adalah produsen perikanan tangkap dan akuakultur terbesar kedua setelah Cina. Sayangnya, meskipun produksinya tinggi, Indonesia bukanlah pengekspor skala besar. Ekspor makanan laut Indonesia tidak termasuk dalam sepuluh besar dunia pada 2020, lebih rendah daripada Vietnam dan Thailand yang menghasilkan volume lebih kecil.

Pada 2018, misalnya, nilai ekspor Indonesia hanyalah sebesar US$4,9 juta (sekitar Rp72,34 miliar), jauh lebih rendah dari ekspor Vietnam yang sebesar US$9 juta (sekitar Rp 135,63 miliar). Ini ironis mengingat Indonesia menyumbang 8% dari produksi ikan global dan Vietnam hanya 4%.

Sektor perikanan Indonesia gagal memenuhi target produksi, ekspor, dan pertumbuhan sejak 2017, sebelum pandemi COVID-19 dimulai. Bahkan, kegagalan memenuhi target ekspor sudah terjadi sejak 2015. Jelas ada masalah pengelolaan di sini.

Salah satu alasan di balik kinerja yang tak memuaskan adalah rendahnya kualitas produksi Indonesia. Akibatnya, pemasukannya pun rendah.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penolakan produk perikanan tertinggi. Produk-produk kerap terkontaminasi akibat rendahnya kesadaran nelayan atau sektor perikanan dalam menjaga kualitas. Misalnya, dalam hal udang terkontaminasi bambu, antibiotik, dll. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kontrol pemerintah dan perusahaan dalam menggunakan bahan-bahan yang tak aman untuk pengawetan dan pengolahan.

Tak hanya itu, statistik produksi perikanan Indonesia tak selaras dengan statistik perdagangannya. Sebagai contoh, produksi rumput laut Indonesia tampak signifikan namun kontribusinya terhadap pemasukan ekspor rendah. Ini karena Indonesia mengekspor, misalnya, karagenan rumput laut Eucheuma cottonii dalam bentuk mentah kering, sementara yang dilaporkan dalam statistik produksinya adalah rumput laut basah yang tinggi kandungan air.

Pengelolaan yang buruk merusak lingkungan dan ekonomi

Masa depan sektor perikanan tampak tak menjanjikan. Penurunan stok ikan, ditambah dengan pengelolaan yang buruk, memperparah kemungkinan jatuhnya kinerja ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Pengelolaan yang buruk muncul dalam berbagai bentuk. Praktik-praktik perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing). Ini melibatkan kapal-kapal asing yang memiliki izin tangkap, tapi tidak melaporkan ukuran atau jenis kapalnya dengan benar demi menghindari pengawasan dan pajak.

Praktik-praktik ini juga meliputi kapal-kapal asing yang menyamarkan kepemilikan sebenarnya dengan menggunakan nama lokal, atau kapal lokal maupun asing yang tak melaporkan tangkapan mereka dengan jujur.

Indonesia kehilangan US$4 miliar (Rp60,29 triliun) tiap tahunnya akibat IUU fishing. Sementara, kerugian di tingkat global ditaksir sekitar US$10-23 miliar (Rp 150,72-364,79 triliun) per tahun.

Praktik ini juga menyebabkan 75% sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi penuh atau ditangkap secara berlebihan. Ini menjadi beban berat bagi 96% nelayan Indonesia yang beroperasi dalam skala kecil dan di tengah meningkatnya ongkos produksi di lautan yang dieksploitasi berlebihan.

Perlu data yang cukup untuk menjaga kinerja perikanan tangkap jangka panjang. Data-data ini termasuk status stok dan upaya penangkapan, seperti kapasitas kapal, jam atau hari yang dihabiskan untuk menangkap ikan, dan alat tangkap yang digunakan.