Abaikan Tekanan IMF yang Hambat Hilirisasi Produk

Izin Relaksasi

Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhi, mengatakan meskipun kalah di WTO, Presiden Jokowi diharapkan juga berani melawan tekanan IMF soal hilirisasi produk pertambangan.

Dia menyayangkan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan relaksasi (penundaan) larangan ekspor konsenterat, bahan baku timah, perak, dan emas. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lagi-lagi memberikan izin relaksasi ekspor konsenterat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Izin ekspor konsenterat itu semestinya berakhir pada Juni 2023, namun diperpanjang sampai Mei 2024.

"Pemberian relaksasi ekspor konsentrat itu menimbulkan diskriminasi ke perusahaan nikel dan bauksit yang sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri. Dampaknya, mereka akan menuntut relaksasi ekspor bahan mentah serupa," kata Fahmi.

Padahal, hilirisasi terbukti menaikkan nilai tambah produk ekspor. Produk turunan nikel hingga 19 kali lipat dari semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar dollar AS pada 2017 meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar dollar AS pada 2022. Demikian juga produk turunan Bauksit yang meningkatkan pendapatan negara dari 21 triliun rupiah pada 2017 menjadi 62 triliun rupiah pada akhir 2022.