Gubernur Pramono Tegas: Jakarta Tak Bisa Sendirian Atasi Macet, Ajak Daerah Sekitar Gaspol Integrasi Transportasi

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi transportasi dengan daerah-daerah sekitar untuk menciptakan sistem mobilitas yang terintegrasi dan efisien. Langkah ini menjadi prioritas utama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang memimpin langsung Rapat Koordinasi Transportasi Terpadu di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan, serta berbagai pemangku kepentingan sektor transportasi. Forum ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi lintas wilayah yang menjadi kunci mengurai kemacetan dan memperbaiki kualitas layanan publik di kawasan aglomerasi.

“Mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain,” ujar Pramono.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek, yang saat ini melayani enam rute utama, guna melihat efektivitas dan potensi pengembangannya di masa mendatang.

Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah sekitar akan memperluas sistem park and ride, yaitu area parkir terpadu yang memungkinkan warga memarkirkan kendaraan pribadinya sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek. Fasilitas ini dinilai menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di pusat kota.

“Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride dapat disediakan oleh daerah-daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan pemasukan daerah dari retribusi parkir,” kata Pramono.

Pramono juga menyoroti pentingnya koordinasi kebijakan transportasi antarwilayah agar satu kebijakan di suatu daerah tidak menimbulkan kemacetan di wilayah lainnya. Karena itu, ia mendorong percepatan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di beberapa titik strategis yang akan menjadi simpul utama konektivitas transportasi publik.

“Pengembangan TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan segera dimulai tahun depan. Prinsipnya, manajemen tetap dari Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh MRT. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” ungkapnya.

Dalam rapat itu, Pramono juga membahas soal rencana penyesuaian tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji. Berdasarkan masukan masyarakat dan pertimbangan fiskal daerah, rentang tarif baru yang diusulkan berada di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000, namun belum diputuskan secara final.

“Saat ini, subsidi per tiket cukup besar, sementara Dana Bagi Hasil dari pusat mengalami pemotongan. Karena itu, kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil. Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi dan gratiskan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas pengemudi Mikrotrans dan JakLingko agar layanan publik semakin aman dan nyaman. Ia meminta Dinas Perhubungan DKI menindak tegas para sopir yang melanggar aturan atau bersikap tidak profesional dalam melayani penumpang.

“Melalui integrasi transportasi lintas wilayah, Jakarta dan kawasan sekitarnya diharapkan dapat tumbuh sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan yang produktif dan berdaya saing. Dengan kerja bersama dan sistem yang terintegrasi, kita ingin masyarakat merasakan manfaat transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan terkoneksi dari rumah hingga tempat kerja,” tutupnya.

Langkah strategis ini menegaskan komitmen Jakarta sebagai pusat mobilitas utama di kawasan metropolitan. Dengan sinergi kuat lintas daerah, sistem transportasi yang modern dan terintegrasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata bagi masa depan mobilitas perkotaan yang lebih baik.