Foto: OJK Resmikan Kantor dan Kukuhkan Kepala OJK Provinsi Malut

• Ads

  

  

  📅 Rabu, 10 Des 2025, 04:00 WIB

  

  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (ketiga kiri) bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (tengah) menandatangani prasasti pada peresmian kantor dan pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, Maluku Utara, Selasa (9/12). Perluasan kehadiran OJK di daerah tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan literasi keuangan, serta mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat Maluku Utara dari investasi bodong dan pinjol ilegal.

  Foto: OJK Resmikan Kantor dan Kukuhkan Kepala OJK Provinsi Malut

  Doc. ANTARA FOTO/Hasrul Said

  Berita Foto Terbaru

  

  Polda Jabar Tangkap Tersangka Penyekapan dan Penganiayaan

  

  Perpustakaan Keliling Perluas Jangkauan Informasi dan Literasi di Magelang

  

  Bursa Kerja Magelang Sediakan Ribuan Lowongan dan Kesempatan bagi Difabel

  

  Penataan Ruang Publik Menyambut HUT DKI Jakarta

  

  Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 di Semarang

  

  Program SPHP Kedelai Dukung Perajin Tahu dan Tempe

Berita Foto Terkait

Program SPHP Kedelai Dukung Perajin Tahu dan Tempe

24-06-2026

Pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif subsektor kuliner

23-06-2026

Edukasi literasi keuangan Bank Indonesia kepada guru

23-06-2026

FIF Bukukan Laba Bersih Naik 4%, Penghasilan Rp 13,51 Triliun pada 2025

23-06-2026

Libur Sekolah, Masyarakat Nikmati Diskon Tarif Transportasi

23-06-2026

Program Diskon Transportasi Hadir Selama Periode Libur Sekolah

23-06-2026

×

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (ketiga kiri) bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (tengah) menandatangani prasasti pada peresmian kantor dan pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, Maluku Utara, Selasa (9/12). Perluasan kehadiran OJK di daerah tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan literasi keuangan, serta mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat Maluku Utara dari investasi bodong dan pinjol ilegal.