Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Pemprov Jawa Barat Bakal Deklarasi Sebagai Provinsi Bebas Rabies

Doc: ANTARA/Ajat Sudrajat

Ket. Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, Yoni Darmawan (kanan) pada Acara Diskusi Gaspol PWI Pokja Gedung Sate di Kota Bandung, Senin (26/6/2023).

Bandung - Tingkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bakal mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang bebas dari kasus rabies dimana kasus terakhir rabies di provinsi itu pada tahun 2016.

"Untuk kasus rabies sendiri, Alhamdulillah sudah tidak ada. Terakhir itu tahun 2016 itu memang terindikasi positif di anjing," kata Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, Yoni Darmawan di Kota Bandung, Senin.

Pada tahun 2023 pihaknya sudah menganggarkan sekitar 50.000 dosis vaksin rabies dan jumlah tersebut belum termasuk untuk yang di kabupaten/kota.

"Dan biasanya untuk beberapa kabupaten/kota yang pernah ada kasus rabies, contoh seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, itu pasti mereka menganggarkan untuk vaksin rabies," kata dia.

Dia juga memastikan semua vaksin ini bisa diakses secara gratis oleh masyarakat dan juga akan didistribusikan ke klinik-klinik swasta.

"Kalau kami dari dinas provinsi distribusi ke kabupaten/kota, khususnya untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan endemis rabies. Nanti mereka yang mengatur teknisnya berapa klinik, berapa puskesmas, nanti didistribusikan," katanya.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggelar deklarasi mandiri mengingat sudah tiga tahun lamanya tidak ada kasus rabies pada hewan di Jabar.

"Jadi untuk deklarasi bahwa satu provinsi itu bebas rabies, itu harus dari Kementerian Pertanian. Jadi kami mauself declarebahwa sudah tiga tahun lebih tidak ada kasus rabies pada hewan, jadi kabupaten/kota juga semangat sebentar lagi bebas rabies," katanya.

Sementara itu Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan JabarYudi Koharudin menambahkan selama ini pihaknya sudah sangat rutin membahas kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) bersama DKPPJabar.

"Kami sudah berdiskusi dan berkoordinasi bukan hanya di pengolahan daging kurban, termasuk juga kaitan dengan gigitanHPR itu, kita koordinasinya intensbangetdengan dinas peternakan ini," kata Yudi.

Menurut dia, dampak penanganan dari kasus rabies ini berbeda dan jika dampaknya terjadi pada manusia, maka penanganan akan dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan

"Namun di binatangnya adalah teman-teman dari Dinas Peternakan. Kalau kami ada puskesmas, maka dinas peternakan ada puskeswan," katanya.

Yudi memastikan sejauh ini tidak ada penambahan kasus gigitan hewan kepada manusia di Jawa Barat.

"Alhamdulillah kalau untuk di Jawa Barat itu tidak ada kenaikan gigitan yang signifikan. Tetapi memang jumlah gigitan di kita ada 741, tapi itu bisa kita tatalaksana 100 persen," katanya.