AS Dapat Akses ke Pangkalan Militer di PNG

PORT MORESBY - Militer Amerika Serikat (AS) dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan di Papua New Guinea (PNG). Akses ini diperoleh berdasarkan pakta keamanan penting yang akan mendukung upaya Washington DC untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik.

Teks lengkap dari kesepakatan itu diajukan di parlemen PNG pada Rabu (14/6) malam setelah pakta itu ditandatangani pada Mei lalu.

Dengan persetujuan PNG, maka AS akan dapat menempatkan pasukan dan kapal di enam pelabuhan dan bandara utama, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan fasilitas di Ibu Kota Port Moresby.

"Washington DC akan memiliki akses tanpa hambatan ke lokasi untuk memposisikan peralatan, suplai, dan material terlebih dahulu, dan memiliki penggunaan eksklusif beberapa zona, tempat pengembangan dan aktivitas konstruksi dapat dilakukan," lapor AFP.

Perjanjian tersebut membuka pintu bagi Washington DC untuk membangun jejak militer baru di pelabuhan laut dalam yang berharga secara strategis, pada saat meningkatnya persaingan dengan Beijing.

Bertengger di tepi barat daya Samudra Pasifik, Lombrum di masa lalu telah digunakan sebagai garnisun pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, dan AS. Selama Perang Dunia II, Lombrum adalah salah satu pangkalan AS terbesar di Pasifik, yang mampu menampung 200 kapal termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.

Tiongkok sendiri telah berupaya mencari pijakan di Lombrum dalam beberapa tahun terakhir, sebelum dikalahkan oleh Australia dan AS, yang pada 2018 setuju untuk bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan PNG.

Akses pasukan AS ke Lombrum dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas AS di Guam di utara, yang dapat menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan.

Perdana Menteri PNG, James Marape, menyatakan bahwa ia harus mempertahankan kesepakatan itu walau ada gelombang protes dan kritik dari dalam negerinya.

"Kami telah membiarkan militer kita terkikis dalam 48 tahun terakhir," kata PM Marape kepada parlemen pada Rabu malam. "Kedaulatan ditentukan oleh ketangguhan dan kekuatan militer kita," imbuh dia.

Tarik-menarik Diplomatik

Sebagai negara kaya akan sumber daya alam dan dekat dengan rute pelayaran utama, PNG semakin menempatkan dirinya berada di pusat tarik-menarik diplomatik antara Washington DC dan Beijing.

Menurut mantan PM Peter O'Neill, perjanjian itu memiliki target di belakang PNG. "Amerika melakukannya untuk melindungi kepentingan nasional mereka sendiri, kita semua memahami geopolitik yang terjadi di kawasan kita," kata dia.

Presiden AS, Joe Biden, sebelumnya dijadwalkan mengunjungi PNG untuk menandatangani kesepakatan itu, namun perjalanan itu batal karena adanya perselisihan anggaran di Kongres AS.