DKI Harus Kurangi Jumlah Motor

JAKARTA - Pemprov DKI didesak segera mengurangi jumlah sepeda motor yang beroperasi di Jakarta guna menurunkan polusi udara Ibu Kota. Desakan ini datang dari anggota Komisi D DPRD, Justin Adrian, Selasa (6/6).

"Salah satu kontributor utama buruknya kualitas udara Jakarta adalah sepeda motor. Kendaraan roda dua memang menyumbang signifikan polusi," tandas Justin Adrian.

Menurut Justin, jumlah sepeda motor di Jakarta sangat banyak. Hal tersebut berpengaruh kepada kepadatan kendaraan jalan Ibu Kota.

Dia merinci, penduduk sekitar 11 juta jiwa, dengan kepadatan sekitar 16 ribu jiwa per kilometer. Dari densitas 11 juta tersebut, terdapat sekitar 26 juta kendaraan bermotor pada tahun lalu berdasarkan data korlantas. Kondisi ini yang membuat polusi udara DKI Jakarta semakin meningkat.

Karena itu, Justin menilai Pemprov DKI Jakarta perlu membuat regulasi guna menekan aktivitas kendaraan bermotor. Justin pun menawarkan beberapa solusi yang dapat dijalankan Pemprov. Salah satunya, uji emisi yang ketat. Kemudian, kenaikan tarif parkir, hingga penindakan seluruh parkir liar. "Penyediaan sarana transportasi umum yang memadai, aman, dan nyaman," tambahnya.

Regulasi tersebut harus dijalankan secara konsisten demi menghasilkan dampak udara bersih dalam waktu dekat. Dengan pembatasan aktivitas kendaraan bermotor, dia yakin polusi udara Jakarta semakin berkurang. Sebelumnya, DKI Jakarta masuk ke dalam lima besar kualitas udara terburuk di Indonesia.

Penilaian itu berdasarkan laman https://www.iqair.com/indonesia/jakarta. Berdasarkan data tersebut, urutan pertama udara dengan kualitas terburuk disematkan kepada Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Urutan kedua ditempati Tangerang Selatan, dan Bandung di urutan ketiga. Pasar Kemis Tangerang urutan keempat, dan Jakarta urutan kelima.

Tata Ruang

Hal lain yang disampaikan Justin Adrian Untayanaagar Pemprov DKI mengatur tata ruang, khususnya di permukiman untuk menekan polusi. "Perbaikan tata ruang, penyediaan rumah susun nyaman terjangkau untuk merelokasi warga dari permukiman padat-kumuh akan mengurangi polusi," tandasnya.

Justinmengatakan pentingnya menyiapkan permukiman terpusat agar dapat terintegrasi dengan transportasi umum yang dikembangkan DKI. Dengan begitu, dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi. Menurut Justin, penataan tata ruang bisa dimulai dengan membuat permukiman terpusat. Bentuknya dapat berupa rumah susun layak huni.

Dengan semakin banyaknya rumah susun layak huni, warga akan tinggal di tempat terpusat dan lokasi permukiman padat penduduk pun akan ditinggalkan. Setelah semua warga tinggal secara terpusat, Pemprov DKI bisa membangun fasilitas transportasi terintegrasi ke setiap rumah susun.

Dengan demikian, keinginan warga untuk menggunakan kendaraan pribadi berkurang dan polusi udara juga bisa ditekan. Dia berharap upaya ini dapat membawa Jakarta keluar dari urutan lima besar udara terburuk Indonesia.

Sementara itu, menghadapi udara buruk, dokter spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dr Feni Fitrianimengimbau, mengimbau agar kelompok sensitif lebih waspada terhadap kualitas udara, khususnya Jakarta saat ini. Mereka tentu harus lebih waspada. "Prinsip terbaik, tentu menghindarinya," kata Feni.berpergian

Kelompok sensitif yang dimaksud adalahorang-orang yang memiliki kerentanan dengan polusi udara, misalnya ibu hamil, balita, dan orang lanjut usia. Lebih lanjut, Feni mengatakan agar kelompok sensitif membatasi ke luar ruangan, apabila tidak diperlukan.