Isu Lingkungan dan Teknologi Ancam Kendaraan Listrik Berbasis Nikel RI

Krisna Gupta, Politeknik APP Jakarta

Beberapa pihak memuji keberhasilan program hilirisasi nikel dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo sejak diberlakukannya larangan ekspor nikel pada 2020. Dominasi Indonesia di pasar global semakin kuat, pada 7 bulan pertama 2022 meningkat 41% dan mencapai 47% dari total produksi dunia.

Dengan pencapaian ini, posisi Indonesia semakin strategis di rantai nilai kendaraan listrik. Apalagi, kebutuhan akan sel baterai diramalkan akan tumbuh setidaknya 11 kali lipat pada 2030, dimotori oleh permintaan dari Cina, Eropa, dan Amerika Serikat (AS).

Namun tantangan justru baru dimulai.

Sampai saat ini, produk hilirisasi nikel masih didominasi oleh baja anti karat. Sebab, nikel di Indonesia merupakan nikel kelas 2 yang ditambang dari deposit laterit (tanah merah yang kaya oksida besi). Nikel seperti ini lebih cocok untuk diolah menjadi baja anti karat melalui proses pirometalurgi (pemisahan logam dari bijih dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi).

Bahkan, investasi untuk industri baja anti karat dianggap sudah berlebihan dan pemerintah sudah harus fokus mengarahkan investasi ke arah sel baterai.

Untungnya, nikel kelas 2 masih dapat diolah menjadi bahan baku sel baterai dengan menggunakan teknik hidrometalurgi, proses ekstraksi dengan menggunakan larutan. Pemerintah saat ini pun tampaknya tengah mendesain kebijakan baru untuk mendorong pembangunan pabrik hidrometalurgi.

Masalahannya, hidrometalurgi adalah teknik yang investasinya mahal dan cukup sulit diprediksi. Teknik hidrometalurgi juga jauh lebih boros energi dan menghasilkan limbah yang sulit untuk ditangani jika dibandingkan produksi dengan bijih nikel kelas 1, yang banyak ditambang di Rusia, Kanada, dan Australia.

Bagi pemerintah yang menginginkan nol emisi karbon pada 2060, tentunya permasalahan lingkungan dan energi merupakan hal yang sangat penting.

Isu ramah lingkungan di pasar global

Permasalahan lingkungan juga besar kemungkinan akan mempengaruhi investasi dan akses pasar dari negara yang mengedepankan pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Bahkan sebelum membicarakan pengolahan hidrometalurgi, program hilirisasi nikel di Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang terkait dengan ESG.

Hal ini menambah deretan tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan pasar global. AS dan Uni Eropa adalah dua wilayah yang sangat mempertimbangkan ESG - tidak hanya konsumennya, tapi juga investornya. Padahal, menembus pasar kedua wilayah tersebut juga tak gampang.

AS baru-baru ini mengeluarkan kebijakan bernama Inflation Reduction Act demi menekan tingginya inflasi. Kebijakan ini turut memuat stimulus pajak bagi pembeli kendaraan listrik. Syaratnya, kendaraan listrik tersebut harus menggunakan bahan baku dari negara-negara yang punya perjanjian dagang dengan AS, dan dirakit di kawasan Amerika Utara.

Kemungkinan, kendaraan listrik buatan Indonesia akan sulit mendapatkan stimulus ini dan berpotensi menjadi kurang bersaing di pasar AS.