Isu Lingkungan dan Teknologi Ancam Kendaraan Listrik Berbasis Nikel RI

Di sisi lain, hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa, terutama terkait dengan sumber daya alam, kerap tegang.

Sudah ramai diketahui publik bagaimana Uni Eropa geram dengan larangan ekspor nikel Indonesia. Selain mengajukan gugatan ke WTO soal ini, Uni Eropa juga memberlakukan tarif antidumping dan antisubsidi terhadap ekspor baja anti karat dari Indonesia.

Ditambah permasalahan Uni Eropa dengan kelapa sawit Indonesia (juga dengan alasan ESG), bukan mustahil Uni Eropa akan memberlakukan kebijakan yang sama terhadap ekspor mobil listrik dari Indonesia. Ini belum menghitung rencana kawasan tersebut untuk memberlakukan subsidi kendaraan listrik serupa AS, yang kemungkinan juga akan mendiskriminasi kendaraan dari Indonesia.

Teknologi baterai yang terus berubah

Sebagai pemilik pasar terbesar bagi kendaraan listrik pada 2021, dan diramalkan masih menjadi yang terbesar pada 2030, Cina dapat menjadi pilihan bagi produsen kendaraan listrik Indonesia.

Cina memang sudah menjadi tujuan ekspor utama dari produk hilirisasi nikel Indonesia saat ini. Negara tersebut juga merupakan sumber dari pendanaan mayoritas pabrik pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia. Ditambah dengan diratifikasinya RCEP, perjanjian dagang yang melibatkan Indonesia dan Cina, eksplorasi pasar Cina menjadi langkah yang logis.

Namun, pasar di Cina, seperti halnya di Indonesia, didominasi oleh light-duty vehicles - mobil penumpang atau truk dengan maksimal berat 3,85 ton. Di Cina, kendaraan jenis ini mulai banyak menggunakan baterai lithium iron phospate (LFP). Meski memiliki kapasitas yang lebih terbatas dibanding baterai berbasis nikel, LFP lebih mudah dan murah dibuat karena tidak menggunakan nikel dan kobalt sama sekali. Tentu saja keunggulan Indonesia yang kaya akan nikel akan jauh berkurang dengan teknologi baterai LFP.

LFP cocok digunakan untuk kendaraan kecil hemat energi dengan jarak tempuh yang pendek seperti di perkotaan, yang sangat cocok di pasar Cina, India maupun Indonesia. Wuling air EV, salah satu kendaraan listrik terjangkau yang telah beredar di Indonesia, menggunakan baterai tipe LFP. Tidak hanya perusahaan Cina, Tesla dan Volkswagen juga sudah mulai melirik LFP untuk model terjangkau mereka.

Penggunaan LFP dipicu oleh kenaikan harga nikel akibat serangan Rusia ke Ukraina dan berkurangnya subsidi untuk baterai berbasis nikel. Nikel kelas 1 cukup terbatas ketersediaannya, sementara nikel kelas 2 agak sulit diproses sesuai ESG. Menurut laporan International Energy Agency (IEA), ketika nikel sulit diakses, baterai LFP akan mendominasi tipe baterai yang digunakan pada 2030 nanti. Semakin terbatasnya bahan baku nikel yang tersedia, maka semakin gencar riset untuk penggunaan bahan-bahan alternatif seperti LFP.

Memanfaatkan perjanjian dagang

Pemerintah Indonesia perlu mulai memikirkan target pasar dari sel baterai. Di pasar low-end (kelas bawah), kendaraan listrik tanpa nikel semakin kuat merambah. Di pasar high-end (kelas atas), akses menuju pasar Eropa dan Amerika Utara juga memiliki hambatan tersendiri.

Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan insentif untuk 200.000 lebih kendaraan listrik demi memaksimalkan pasar domestik. Tapi angka ini masih jauh dari hampir 8 juta kendaraan listrik di luar pasar global. Di samping itu, hanya mengandalkan pasar dalam negeri akan menghilangkan nilai tambah yang didapatkan dari ekspor. Pasar global masih dan akan semakin penting.

Tata kelola nikel tentu harus terus dijalankan pemerintah. Namun, perjanjian perdagangan juga menjadi kunci yang tak bisa diabaikan. Seiring dengan banyak perusahaan dunia berusaha mencari alternatif dari Cina, perjanjian dagang akan memberikan Indonesia keunggulan dibandingkan negara lain di kawasan. Kekayaan nikel Indonesia juga akan menjadi modal penting dalam bernegosiasi.