Indonesia Angkat Keberhasilan Peluncuran Satelit Nano dalam Pertemuan Sub-Komite Hukum PBB Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai

WINA - Pada pertemuan Sesi ke-62 Sub-Komite Hukum PBB Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai (LSC UNCOPUOS), delegasi Indonesia mengangkat keberhasilan peluncuran satelit nano pertama buatan mahasiswa Indonesia pada 6 Januari 2023 (Surya Satellite-1/SS-1).

Dalam pernyataan nasional yang dibacakan Kuasa Usaha Sementara KBRI Wina, A Alfiano Tamala pada Kamis (23/3) pekan lalu, Indonesia juga sampaikan apresiasi kepada Badan Eksplorasi Luar Angkasa Jepang (JAXA) dan Kantor PBB urusan Antariksa (UNOOSA) atas dukungannya dalam peluncuran satelit ini.

SS-1 merupakan student satellite Indonesia pertama yang dikembangkan dan dilepaskan dengan dukungan KiboCube, sebuah modul percobaan Jepang, yang saat ini merupakan satu-satunya modul yang digunakan untuk meluncurkan satelit dari International Space Station. SS-1 dilengkapi dengan Automatic Package Reporting System (APRS) yang akan berkomunikasi dua arah dengan Bumi dengan frekuensi radio amatir.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki satelit kecil seperti antara lain LAPAN-A-1, LAPAN-A-2 (Orari) dan LAPAN A-3.

LAPAN-A-2, misalnya, telah beroperasi sekitar 7 tahun dan berfungsi memonitor Bumi, pelayaran, keperluan komunikasi dan riset, serta penanganan situasi darurat saat bencana. Satelit ini juga digunakan untuk keperluan jaringan radio amatir sejumlah negara di garis khatulistiwa.

Satelit nano dapat didesain untuk mengumpulkan data bencana alam dan alat komunikasi laboratorium, perusahaan dan radio amatir di wilayah Indonesia. Satelit juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melacak posisi kendaraan, pendaki gunung, kapal nelayan dan hotspot kebakaran hutan.

Sebagai negara kepulauan di garis katulistiwa, Indonesia memiliki kondisi geografis khusus sehingga perlu terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi satelit kecil. Teknologi tersebut berguna dalam menunjang konektivitas berbagai daerah dan penduduk Indonesia, khususnya di wilayah terpencil.

Selain itu, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya pengaturan internasional pengoperasian satelit kecil, mengingat permintaan dan pengembangan satelit ini semakin meluas.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga soroti semakin banyaknya satelit mikro dan mega konstelasi yang memenuhi orbit dan atmosfer dan ajukan perlunya pembahasan mengenai jaminan akses dan penggunaan orbit dan spektrum secara rasional dan adil dan perlunya suatu sistem untuk menghindari interference dan risiko tabrakan (collision).

"Indonesia juga memandang penting perlunya fasilitasi dan registrasi satelit mega konstelasi serta koordinasi internasional, dan keterbukan informasi dan data mengenai space situational awareness activities," demikian pernyataan dari KBRI Wina seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Rabu (29/3)

Sesi ke-62 Sub-Komite Hukum Sub-Komite Hukum PBB Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai berlangsung di Kantor PBB Wina, Austria pada tanggal 20-31 Maret 2023 dan dihadiri seluruh negara anggota UCOPUOS, peninjau (observer) dan berbagai organisasi internasional.

Delegasi Indonesia terdiri dari Indonesian Space Agency Secretariat (INASA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Wina. I-1