Pengetatan Keuangan Global Bisa Tekan Rupiah Setiap Saat

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap kuat dan tumbuh di kisaran lima persen pada 2023 yang ditopang pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih cepat dan tekanan inflasi global yang mereda sehingga diperkirakan akan memperkuat permintaan komoditas ekspor Indonesia.

Asisten Direktur Departemen Western Hemisphere IMF, Cheng Hoon Lim, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (24/3), mengatakan kendati cukup kuat, perekonomian nasional tetap dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus diperhatikan, seperti pengetatan kondisi keuangan global secara tiba-tiba atau perlambatan global yang akan melemahkan neraca perdagangan sehingga menekan nilai tukar rupiah.

Selain itu, intensifikasi ketegangan geopolitik juga dapat mengganggu rantai pasokan dan memperkuat tekanan inflasi. Harga komoditas dunia saat ini juga telah kembali normal di tengah pengaturan kebijakan yang lebih ketat.

Dengan beberapa tantangan tersebut, Lim memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sedikit menurun dari capaian tahun 2022 sebesar 5,3 persen (yoy) karena ditopang harga yang tinggi pada sebagian besar ekspor komoditas Indonesia.

"Kebijakan Indonesia yang masuk akal, berwawasan ke depan, dan terkoordinasi dengan baik membantunya menghdapi lingkungan global yang sangat menantang pada 2022 dengan tetap tumbuh sehat, inflasi yang turun dan sistem keuangan yang stabil dan menguntungkan," ungkapnya.

Ia menilai capaian tersebut juga tidak terlepas dari langkah otoritas Indonesia yang menggunakan ruang kebijakan moneter dan fiskal secara fleksibel untuk memperlancar penyesuaian ekonomi terhadap guncangan global yang signifikan. Hal tersebut membuat ekonomi Indonesia berada di posisi baik untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia, menurut Lim, juga telah berhasil menekan defisit anggaran 2022 ke bawah level 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), yakni tepatnya di level 2,4 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari jadwal.

Selain itu, harga komoditas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang baru membantu meningkatkan penerimaan pajak. Kenaikan harga bahan bakar yang tepat waktu pada September 2022 juga turut membantu membendung tagihan subsidi yang meningkat.

"Ke depan, kebijakan fiskal pada 2023 harus tetap netral secara luas, sehingga memungkinkan Indonesia untuk terus memenuhi kebutuhan pembangunannya dengan tetap menjaga kredibilitas kebijakan," kata Lim.

Langkah Antisipasi

Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Siprianus Jerawut, mengatakan catatan IMF pada ekonomi Indonesia harus dicermati dan ditindaklanjuti jika sewaktu-waktu kekhawatiran tersebut benar-benar terjadi.

"Faktor eksternal yang sewaktu-waktu bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional harus disiapkan berbagai skenario antisipasinya agar pemerintah langsung siap ketika ancaman itu benar-benar terjadi," kata Siprianus.