Mensos Tegaskan Tidak Tahu Soal Korupsi Bansos Beras

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tak tahu persis kronologi kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021. Menurutnya, kasus tersebut terjadi sebelum dia dilantik menjadi Mensos pada 23 Desember 2020.

"Karena ada kasus ramai, saya mencoba nanya, 'ini sebelumnya ceritanya kaya apa?', tapi tidak ada yang bisa menjawab karena para pejabatnya sudah pada ganti, sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa," ujar Risma kepada awak media, di Jakarta, Senin (20/3) petang.

Dia menuturkan, kemudian Sekretaris Jenderal Kemensos membuat kronologi berdasarkan surat-surat yang ada di kementeriannya. Hingga akhirnya didapatkan lini masa kronologi terakhir jatuh pada 30 September 2020.

Dia menambahkan, waktu tersebut adalah tiga bulan sebelum ia dilantik. Pada tanggal tersebut, tercatat ada Teguran dan Arahan Pelaksanaan Percepatan Penyaluran Bansos Beras.

"Jadi karena kan saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa cerita. Memang kalau nurut ini saya juga bingung. Karena 'ini opo ya kok ada di dua dirjen.' kaya gitu loh," jelasnya.

Meski sudah mendapatkan kronologi kasusnya, Risma mengaku tidak tahu menahu ke mana saja surat-surat tersebut dikirimkan. Dia mengatakan, sudah ada juga pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kemensos terkait kasus dugaan korupsi bansos tersebut dengan hasil evaluasinya tertanggal 2 September 2020.

"Kalau saya melakukan undur harus memeriksa, maaf itu akan buang-buang energi karena harus mundur. Sudah banyak orang-orang ini dimutasi. Karena PR di Kemensos banyak," katanya.

Risma menjelaskan, pemanggilan terhadap pegawainya di Kemensos untuk pemeriksaan terkait kasus tersebut tidak melalui menteri, melainkan langsung kepada pegawai yang bersangkutan. Dia mengaku tak tahu siapa saja yang dipanggil oleh pihak pemeriksa.

Dia menerangkan, pada 2021 bansos beras tak lagi disalurkan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang. Langkah serupa juga dilakukan pada bansos-bansos lainnya sesuai dengan hasil pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo.

"Makanya sejak zaman saya, bantuan BLT minyak goreng semua jadi uang. Saya juga senang bentuknya dalam bentuk uang, tidak perlu mengadakan siapa-siapa begitu. Kalaupun ada, bukan lewat kami. Kalau kami dalam bentuk uang pada 2021," tandasnya.