Belgia Larang Aplikasi TikTok di Ponsel Pegawai Pemerintah

BRUSSELS - Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo, Jumat (10/3) melarang pejabat federal menggunakan TikTok di telepon kantor mereka.

Sejumlah negara di Eropa telah membatasi TikTok untuk pegawai pemerintahnya karena khawatir pihak berwenang di Beijing dapat menggunakan jaringan berbagi video untuk mengakses data pengguna.

Institusi pemerintahan Uni Eropa juga memberi tahu staf mereka dalam beberapa pekan terakhir agar menghapus aplikasi tersebut dari ponsel dan laptop yang digunakan untuk bekerja.

"Kita tidak boleh naif: TikTok adalah bisnis Tiongkok yang saat ini wajib bekerja sama dengan dinas intelijen Tiongkok," kata De Croo.

"Itulah kenyataannya."

Seorang juru bicara TikTok mengatakan pada Jumat: "Kami kecewa dengan penangguhan ini, yang didasarkan pada kesalahan informasi dasar tentang perusahaan kami.

"TikTok bukan perusahaan Tiongkok. Perusahaan induk kami juga berbadan hukum di luar Tiongkok dan mayoritas dimiliki oleh investor institusional global."

Data penggunanya tidak disimpan di Tiongkok, tambah juru bicara itu.

"Pemerintah Tiongkok tidak dapat memaksa negara berdaulat lain untuk menyediakan data yang disimpan di wilayah negara tersebut.

"Kami siap sedia untuk bertemu dengan pejabat untuk mengatasi masalah apa pun dan meluruskan kesalahpahaman."

Langkah Belgia mengikuti penilaian risiko terhadap potensi spionase oleh badan keamanan siber dan intelijen negara tersebut.

Langkah itu tidak mencakup penggunaan aplikasi berbagi video di telepon pribadi pegawai negeri, menteri, atau anggota parlemen.

Kekuatan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah mengambil pendekatan yang semakin keras terhadap aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance itu.

TikTok meluncurkan dorongan baru untuk meredakan kekhawatiran Eropa atas keamanan data. Perusahaan ini bekerja dengan perusahaan keamanan Eropa pihak ketiga untuk mengawasi dan memeriksa bagaimana menangani data.