Belajar dari Yogyakarta: Kemiskinan dan Kebahagiaan Tak Melulu Soal Pengeluaran

Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan di Bandung - ketiganya tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) - melakukan studi lapangan untuk menganalisis dua kelompok berpenghasilan bawah di Kabupaten Gunungkidul pada 2022. Fokusnya adalah pada kewirausahaan sosial yang berkelanjutan.

Pertama yaitu pada Credit Union Mitra Parahita yang melakukan pengentasan kemiskinan dengan basis komunitas. Kelompok ini mendapatkan pendampingan pengelolaaan keuangan dan kewirausahaan. Ditambah dengan diberi akses modal dan jejaring antar komunitas, anggota koperasi dapat mengalami penguatan kapasitas ekonomi.

Kedua, yang lebih menjanjikan, dengan PPD Mitra Sejahtera terhadap komunitas disabilitas untuk menumbuhkan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Dari 400 orang penyandang disabilitas, terdapat 125 orang (31%) yang mampu menjalankan usaha lewat program ini. Mereka telah didampingi lewat pelatihan, fasilitasi akses bahan baku, dan dicarikan untuk akses pasar yang ada - sehingga mengalami peningkatan kapabilitas.

Belajar Apa dari Proses Peningkatan Kapabilitas?

Setidaknya ada 3 skenario bantuan yang disiapkan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat Yogyakarta. Program tersebut adalah Program Keluarga Harapan yang menyasar 204.000 keluarga penerima, pemberian sembako kepada 347.000 keluarga penerima, dan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 1,6 juta orang. Dengan rangkaian program tersebut tersebut, pemerintah mentargetkan angka kemiskinan di sana bisa turun ke kisaran 10,5% atau setara dengan 428.000 jiwa.

Program pengentasan kemiskinan tersebut memiliki dua catatan.

Pertama, dalam merumuskan kebijakan kemiskinan, faktor non-ekonomi banyak berpengaruh di Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sanata Dharma dan dua anggota APTIK lainnya, terlihat bahwa peningkatan kapabilitas merupakan kunci pertumbuhan orang lepas dari jerat kemiskinan. Bentuk peningkatan kapabilitas tampak dari peningkatan kepercayaan diri, keterlibatan berorganisasi, dan kemampuan berproduksi.

Jika kita berpedoman bahwa dengan bantuan uang saja sudah cukup, maka kita membiarkan orang dibatasi oleh kekuatan pasar. Jeffrey Sachs - ekonom asal AS dan profersor di Columbia University - percaya bahwa kekuatan pasar tidak mampu untuk mengatasi permasalahan karena kerap tidak tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan.

Kedua, indikator kemiskinan tidak bisa sepenuhnya berdasar kepada pengeluaran dan pendapatan saja. Konsumsi menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di DIY, namun tingkat tabungan (dan pertumbuhannya) di provinsi tersebut juga tinggi. Perhitungan rasio tabungan DIY pada tahun 2016 sebesar 47,3%, dengan rata rata nasional sebesar 32,6%. Sedangkan tahun 2022, rasionya mencapai 52,17%, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 36,9%. Berdasarkan data tersebut, tingkat tabungan yang tinggi berpotensi menjadi pendorong untuk peningkatan kapabilitas.

Data ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi tidak terbatas pada pengeluaran dan pemasukan tetapi bisa juga indikator lainnya. Pemerintah seharusnya mengintegrasikan indikator-indikator ini untuk menentukan masyarakat masuk ke kemiskinan atau tidak, dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Salah satu metode yang bisa ditempuh adalah dengan memanfaatkan pendekatan kemiskinan multidimensional - yang menekankan pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup - agar penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan basis kebutuhan masyarakat miskin.

Alexander Michael Tjahjadi, Assistant researcher, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Stephanus Eri Kusuma, Dosen, Universitas Sanata Dharma

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.