Kepemimpinan Para Dewa Tak Cocok untuk Mahasiswa, Atmosfer Kampus Mesti Egaliter

Kalau hanya mengandalkan perasaan maka tidak jelas ukurannya, informal. Sebaliknya, budaya kepemimpinannya informal dan terbuka, tetapi soal kinerja harus memenuhi ukuran jelas yang disepakati yakni Indikator Kinerja Strategis (IKS).

Dosen yang berprestasi dan jurnalnya di-publish di jurnal internasional bahkan bisa dapat bonus sampai 40 juta rupiah. Itu di luar gaji pokok. Dan karena dosen semangat dan tahu benar bagaimana ukuran kinerjanya, prestasi mahasiswa meningkat, kepercayaan masyarakat pun makin kuat.

Saat banyak kampus swasta di Yogya terancam tutup atau dipaksa merger karena kekurangan mahasiswa, total mahasiswa kita terus bertambah dan saat ini 22.600 mahasiswa dengan 2000-an mahasiswa di antaranya mahasiswa pascasarjana.

Peningkatan pendaftaran mahasiswa asing juga luar biasa. Tahun 2019 hanya ratusan mahasiswa asing yang mendaftar, tahun ini, ditutup 31 Januari nanti yang mendaftar sudah 4.000 orang dari 60 negara.

Data total jumlah mahasiswa PTS di Indonesia adalah 3,9 juta dan PTN 1,8 juta. Tapi sebuah data juga menyebutkan bahwa ratusan ribu sarjana setiap tahun, berakhir menganggur. Ada komentar sebagai perwakilan kampus swasta, pemilik terbesar mahasiswa Indonesia?

Sederhana saja komentar saya. Data itu sedang mengatakan bahwa PTS-lah sebenarnya yang paling banyak menjalankan tugas UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenapa tidak ada subsidi dari pemerintah seperti untuk kampus negeri? Bedanya apa swasta dan negeri, sejak dulu sama-sama berjasa mencerdaskan bangsa.

Zaman SBY, alokasi anggaran pendidikan 4 persen dari APBN sampai sekarang 20 persen, kondisinya tetap sama, PTS tetap jadi warga kelas dua. Padahal kontribusi kita pada tugas UUD, lebih besar kan ternyata.

Di awal sebelum wawancara, Anda sepertinya mencatat pandemi sebagai salah satu masa penuh "kegilaan" di kepemimpinan Anda. Bagaimana kisahnya?

Saat itu, awal-awal pandemi, saya sampai dicap sebagai rektor yang menciptakan kekacauan. Ya, saat semua kampus memutuskan lockdown, saya ambil keputusan kita terus jalan dengan beberapa mekanisme pembelajaran yang ketat. On-off mulai Juni 2020. Kami mengatur siapa mahasiswa yang menjalani pembelajaran online dan offline berdasar ganjil genap nomor mahasiswanya. Tidak lockdown, tapi terkontrol.

Saya dipanggil satgas Covid, dipanggil Dikti, asisten Menkes sampai datang ke sini. Epidemiolog mengecam menganggap saya mencipta chaos.

Satu hal yang mungkin hal kecil dan tidak banyak diketahui oleh publik adalah 130 warmindo di sekitar kampus mendatangi saya, bertanya bagaimana nasib mereka kalau kampus lockdown? Nangis-nangis. Bagaimana menjawabnya?

Mahasiswa golongan penduduk dewasa, relatif kuat fisik dan mental, rasional dan bisa diatur. Saya percaya, pengaturan yang ketat bisa meminimalisir risiko. Dan juga ini yang perlu diketahui, kami itu siap tombok. Kami siapkan shelter pengobatan, bantuan makan, dan sembako bagi mahasiswa yang membutuhkan. Saat puasa ada sahur dan buka untuk semua mahasiswa. Total selama 1,5 tahun kami habiskan 18 miliar rupiah.

SPP mahasiswa juga kita potong sampai 30 persen sehingga kami kehilangan 84 miliar rupiah pada 2020 dan 62 miliar rupiah pada 2021.